Jakarta — Nama Margono Djojohadikusumo kembali mencuat setelah tokoh asal Banyumas itu diusulkan menerima gelar Pahlawan Nasional pada 2026. Sorotan terhadapnya semakin kuat karena ia bukan hanya pendiri Bank Negara Indonesia (BNI), tetapi juga kakek dari Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Pemprov Jawa Tengah, usulan tersebut berasal dari kelompok masyarakat Seruan Eling Banyumasan. Proses pengajuan sudah bergulir sejak Maret 2025 dan melewati kajian berjenjang di tingkat daerah.

Di luar hubungan keluarganya dengan presiden, rekam jejak Margono membentang sejak masa kolonial, pendudukan Jepang, revolusi kemerdekaan, hingga pembentukan lembaga ekonomi Republik. Jejak itulah yang menjadi dasar utama pengusulan gelar, bukan semata posisi politik cucunya.

Margono Djojohadikusumo lahir di Banyumas pada 16 Mei 1894 dalam keluarga priyayi Jawa. Ayahnya, Raden Tumenggung Mangkuprodjo, pernah bekerja dalam pemerintahan distrik dan lingkungan pengadilan pada masa Hindia Belanda.

Garis keluarganya dapat ditelusuri hingga Raden Joko Kaiman, yang dikenal sebagai pendiri sekaligus bupati pertama Banyumas. Meski berasal dari kalangan bangsawan, Margono menggambarkan keluarganya sebagai aristokrat yang hidup sederhana dan tidak berlimpah harta.

Margono mulai bersekolah di Europeesche Lagere School pada 1901 dan melanjutkan ke Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren di Magelang. Pendidikan itu membuka jalannya memasuki birokrasi pemerintahan, tetapi perjalanannya kemudian bergerak jauh melampaui pekerjaan administratif biasa.

Pada 1917 ia bergabung dengan Volkscredietwezen, lembaga kredit rakyat kolonial. Kariernya berkembang bertahap hingga mendapat penugasan ke Kementerian Koloni di Den Haag pada 1937 hingga 1938.

Pada masa pendudukan Jepang, Margono bekerja di lingkungan pemerintahan pada bidang koperasi dan menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Setelah proklamasi, ia dipercaya menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung Sementara pada 25 September 1945.

Pada periode awal kemerdekaan itu, gagasan ekonomi Margono mendapatkan ruang terbesar untuk diwujudkan. Ia melihat Indonesia memerlukan bank milik bangsa sendiri agar kedaulatan politik memiliki penyangga berupa kedaulatan moneter.

Gagasan pembentukan bank nasional sempat tidak memperoleh dukungan dari pejabat yang lebih memilih mengambil alih De Javasche Bank. Margono kemudian membawa gagasan tersebut kepada Wakil Presiden Mohammad Hatta, yang memberikan dukungan terhadap pembentukan bank milik Republik.

Bank Negara Indonesia akhirnya berdiri pada 5 Juli 1946 dan Margono menjadi presiden pertamanya. BNI lahir sebagai bank pertama milik Republik dan memainkan peran bersejarah dalam penerbitan serta peredaran Oeang Republik Indonesia.

Margono menikah dengan Siti Katoemi Wirodihardjo dan memiliki lima anak, termasuk Sumitro Djojohadikusumo yang kemudian dikenal sebagai ekonom terkemuka. Dua putranya, Subianto dan Sujono, gugur dalam Pertempuran Lengkong pada 1946.

Nama Subianto kemudian digunakan dalam nama Prabowo Subianto, cucu Margono yang menjadi Presiden Republik Indonesia. Pada 1973, Margono menerbitkan memoar berjudul Reminiscences from 3 Historical Periods yang merekam pengalaman keluarga melewati tiga zaman.

Margono meninggal dunia di Jakarta pada 25 Juli 1978 dalam usia 84 tahun dan dimakamkan di kompleks keluarga di Dawuhan, Banyumas. Namanya juga digunakan untuk sebuah gedung di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada yang diresmikan pada 2010.

Pengusulan Margono sebagai Pahlawan Nasional kini menempatkan seluruh rekam jejaknya dalam proses penilaian resmi negara. Setelah persyaratan dianggap lengkap, rekomendasi Gubernur Jawa Tengah diteruskan kepada Kementerian Sosial pada 6 April 2026.

Margono menjadi satu dari dua nama baru yang diajukan Jawa Tengah tahun ini bersama KH Sholeh Darat dari Kota Semarang. Seluruh berkas kini berada pada tahap kajian dan verifikasi Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat.

Pemprov Jawa Tengah menegaskan tidak ada kaitan antara pengusulan Margono dan posisi Prabowo sebagai presiden. Argumen terkuat pengusulan terletak pada pembangunan institusi ekonomi ketika Republik masih berusia sangat muda.

Gelar Pahlawan Nasional tetap bukan sesuatu yang otomatis diberikan hanya karena seseorang memiliki jabatan penting. Proses akhirnya harus menilai konsistensi perjuangan, dampak jasa, keteladanan, serta bukti historis yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.