Jakarta, Technologue.id — Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran hampir genap, dan hasil survei terbaru menunjukkan mayoritas masyarakat memberi penilaian positif terhadap kinerja pemerintah. Angka kepuasan publik sebesar 65,4 persen menjadi modal politik penting bagi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, pertanyaan mendasar tetap muncul: apakah kehidupan masyarakat benar-benar semakin mudah sejak 20 Oktober 2024?

Pertanyaan itu relevan karena masyarakat masih mengeluhkan kemiskinan, harga kebutuhan pokok, korupsi, hingga kesulitan mendapatkan pekerjaan. Survei kepuasan memang menggambarkan persepsi terhadap pemerintah. Tetapi angka itu tidak otomatis menunjukkan peningkatan kesejahteraan yang merata di seluruh lapisan masyarakat.

Survei Parameter Politik Indonesia (PPI) yang dipaparkan pada Minggu, 18 Oktober 2026, mencatat 67 persen responden percaya terhadap kemampuan pemerintah. Rinciannya, 0,9 persen sangat percaya dan 66,1 persen percaya. Sebanyak 18,8 persen tidak percaya, 5,6 persen sangat tidak percaya, dan 8,6 persen tidak menjawab.

Pada indikator kepuasan kinerja, 6,8 persen responden menyatakan sangat puas dan 58,6 persen puas. Sementara itu, 25,7 persen tidak puas dan 6,8 persen sangat tidak puas. Sebanyak 2,1 persen tidak memberikan penilaian, sehingga hasil survei memperlihatkan dukungan mayoritas sekaligus menyisakan kelompok yang belum merasakan hasil kebijakan.

Direktur Eksekutif PPI Adi Prayitno menjelaskan bahwa kemiskinan, mahalnya kebutuhan pokok, korupsi, kesulitan pekerjaan, dan penyaluran bantuan sosial masih menjadi perhatian masyarakat. "Ini adalah sejumlah top of mind dari masalah-masalah penting yang menurut responden yang kita wawancara beberapa waktu yang lalu, mulai dari soal kemiskinan, kemudian harga sembako yang dinilai mahal, korupsi, dan seterusnya dan seterusnya," kata Adi.

Temuan tersebut menunjukkan kepercayaan terhadap pemerintah tidak selalu identik dengan kepuasan atas kondisi ekonomi pribadi. Masyarakat bisa mendukung arah kebijakan sekaligus merasa kehidupannya masih berat. Perbedaan antara kepercayaan politik dan pengalaman ekonomi inilah yang perlu dibaca secara hati-hati.

Persoalan paling dekat dengan masyarakat bukanlah angka survei, melainkan kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mulai dari membeli beras dan bahan makanan hingga membayar pendidikan, transportasi, serta biaya kesehatan. Bagi keluarga berpenghasilan terbatas, kenaikan pengeluaran bulanan menjadi persoalan serius.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi tahunan Indonesia pada September 2026 mencapai 3,28 persen. Inflasi bulanan tercatat 0,30 persen dan inflasi Januari hingga September sebesar 2,17 persen. Angka itu menggambarkan perubahan harga secara agregat, tetapi pengalaman setiap keluarga bisa berbeda.

Inflasi yang relatif terkendali juga tidak berarti seluruh harga kembali murah. Perlambatan inflasi hanya menunjukkan laju kenaikan harga yang lebih rendah, bukan penurunan tingkat harga. Karena itu, keberhasilan ekonomi dua tahun Prabowo-Gibran perlu dibaca melalui perbandingan pertumbuhan penghasilan riil dengan biaya hidup.

Di bidang kemiskinan, BPS mencatat persentase penduduk miskin pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang. Angka ini turun dibandingkan 8,47 persen pada Maret 2025. Penurunan tersebut positif, tetapi keberadaan hampir 23 juta penduduk miskin memperlihatkan pekerjaan besar pemerintah masih jauh dari selesai.

Garis kemiskinan nasional pada Maret 2026 mencapai Rp669.235 per kapita per bulan. Komponen makanan sebesar Rp499.886 atau 74,70 persen, sedangkan kebutuhan bukan makanan Rp169.349 atau 25,30 persen. Besarnya porsi makanan memperlihatkan pentingnya stabilitas harga pangan bagi kelompok berpendapatan rendah.

Persoalan pekerjaan tak kalah penting karena stabilitas ekonomi rumah tangga bergantung pada ketersediaan pekerjaan produktif. BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2026 sebesar 4,68 persen. Angka itu turun 0,08 poin persentase dibandingkan Februari 2025, dengan penduduk bekerja mencapai 147,67 juta orang.

Rata-rata upah buruh pada periode tersebut tercatat Rp3,29 juta. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan 42,49 juta pekerja atau 28,78 persen. Peningkatan jumlah penduduk bekerja memang sinyal positif, tetapi kualitas pekerjaan tetap harus diperhitungkan.

Seseorang yang tercatat bekerja belum tentu mempunyai penghasilan memadai, perlindungan sosial, atau kepastian pekerjaan. Ukuran keberhasilan pemerintah seharusnya juga mencakup pertumbuhan upah riil, perluasan pekerjaan formal, dan produktivitas tenaga kerja. Dengan begitu, perkembangan statistik bisa diterjemahkan menjadi kesejahteraan yang benar-benar dirasakan.

Di tengah berbagai persoalan ekonomi, survei PPI memperlihatkan sejumlah kebijakan memperoleh respons positif. Bantuan sosial, Sekolah Rakyat, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) termasuk yang diapresiasi. Adi Prayitno menyampaikan bahwa MBG tetap masuk tiga besar program prioritas yang dinilai baik oleh masyarakat.

Selain itu, program sekolah gratis hingga perguruan tinggi, pemeriksaan kesehatan gratis, beasiswa, pembangunan infrastruktur, pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan juga memperoleh penilaian positif. Program-program itu menyasar kebutuhan dasar masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah yang menghadapi keterbatasan akses.

Namun, penilaian positif terhadap sebuah program tidak otomatis membuktikan efektivitasnya. Keberhasilan kebijakan tetap memerlukan pengukuran terhadap kualitas layanan, ketepatan sasaran, efisiensi anggaran, dan hasil jangka panjang. MBG, misalnya, tidak cukup dinilai dari banyaknya penerima manfaat atau besarnya anggaran.

Program itu juga harus diuji melalui kualitas makanan, keamanan pangan, dan dampaknya terhadap kondisi gizi anak. Begitu pula Sekolah Rakyat yang memerlukan evaluasi terhadap keberlanjutan pendidikan, kualitas pembelajaran, dan kesiapan tenaga pendidik. Bantuan sosial memang meringankan tekanan jangka pendek, tetapi ketergantungan berkepanjangan berisiko membuat penerima tetap rentan.

Persoalan ketepatan sasaran menjadi sangat penting karena survei yang sama mencatat keluhan masyarakat. Bantuan sosial dianggap kurang, tidak merata, dan belum menjangkau seluruh warga yang membutuhkan. Kritik itu dapat menjadi dasar untuk memperbaiki data penerima, pengawasan penyaluran, serta mekanisme pengaduan.

Salah satu temuan menarik dalam survei PPI adalah apresiasi masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Penangkapan pelaku serta langkah penegakan hukum dinilai mampu menyelamatkan aset negara. Adi Prayitno menilai pemberantasan korupsi menjadi salah satu program yang memberikan harapan.

Meski begitu, survei yang sama juga menempatkan korupsi dan nepotisme sebagai persoalan yang masih dikeluhkan. Apresiasi terhadap penindakan belum dapat diartikan sebagai keberhasilan menyelesaikan seluruh masalah tata kelola. Kepercayaan publik seharusnya menjadi kesempatan memperkuat institusi dan transparansi, bukan sekadar modal popularitas politik.

Penegakan hukum akan lebih bermakna apabila dilakukan secara konsisten, tidak diskriminatif, dan diikuti pembenahan sistem pengawasan. Selain korupsi, kualitas pelayanan publik juga menjadi ukuran yang lebih langsung dirasakan masyarakat. Keluhan mengenai jalan rusak yang muncul dalam survei memperlihatkan persoalan infrastruktur mendasar masih ada.

Keberhasilan pembangunan tidak semestinya hanya dihitung dari proyek baru yang selesai. Kondisi fasilitas yang telah tersedia, pemerataan manfaat, dan kecepatan pemerintah menangani kerusakan juga menjadi ukuran. Pelayanan publik yang mudah diakses, cepat, dan transparan bisa menjadi bukti konkret kehadiran negara.

Pemerintah juga perlu menjaga ruang kritik karena masyarakat yang menyampaikan keluhan belum tentu menolak kepemimpinan nasional. Mereka sedang menuntut perbaikan atas persoalan yang dialaminya. Survei PPI sendiri dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 26 September hingga 6 Oktober 2026 dengan target 1.200 responden di 38 provinsi.

Responden berusia minimal 17 tahun atau telah menikah, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error 2,83 persen. Pemeriksaan kualitas dilakukan terhadap 50 persen total responden, mencakup lima responden untuk setiap surveyor. Meski demikian, margin of error tidak mencakup semua kemungkinan kesalahan survei.

Hasil survei merupakan potret persepsi pada periode wawancara tertentu, bukan bukti hubungan sebab-akibat antara kebijakan dan perubahan ekonomi. Karena itu, kepuasan 65,4 persen tidak seharusnya diperlakukan sebagai gambaran bahwa mayoritas penduduk telah mengalami perbaikan pendapatan. Sebaliknya, ketidakpuasan juga tidak otomatis menunjukkan seluruh kebijakan gagal.

Menjelang 20 Oktober 2026, pemerintahan Prabowo-Gibran mempunyai modal kepercayaan politik yang cukup besar. Namun, dukungan itu membawa tanggung jawab memenuhi harapan masyarakat. Kebijakan yang memperkuat penghasilan rumah tangga, membuka pekerjaan berkualitas, menekan beban kebutuhan pokok, dan memperbaiki pelayanan publik akan menjadi ukuran lebih penting.

Pemerintah juga perlu melihat kelompok yang belum puas sebagai sumber informasi untuk memperbaiki kebijakan. Persoalan kemiskinan, harga sembako, pekerjaan, dan bantuan sosial yang belum tepat sasaran adalah pengalaman konkret masyarakat. Semua itu tidak akan selesai hanya melalui peningkatan komunikasi politik maupun publikasi capaian program.

Pada akhirnya, keberhasilan dua tahun Prabowo-Gibran bukan hanya soal berapa persen rakyat menyatakan puas. Yang lebih penting adalah seberapa banyak keluarga mampu hidup lebih layak, memperoleh penghasilan memadai, dan mengakses pelayanan negara tanpa kesulitan. Kepuasan yang kokoh akan lahir ketika kehidupan masyarakat benar-benar semakin mudah.