Jakarta — Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat lonjakan signifikan pada konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Solar pada Semester I 2026. Kenaikan ini mencapai 5,92% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengungkapkan, realisasi penyaluran Solar subsidi pada Januari-Juni 2026 mencapai 9,48 juta kilo liter (kl). Angka tersebut setara dengan 50,85% dari total kuota tahun ini yang sebesar 18,64 juta kl.
“Lonjakan (konsumsi) Solar terjadi pasca kenaikan harga BBM Dex Series, dan Pertamax. Hal ini membuat masyarakat yang sebelumnya menggunakan BBM non-subsidi beralih menjadi (pengguna) BBM subsidi,” kata Wahyudi dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (16/7/2026).
Sebagai perbandingan, pada Semester I 2025 konsumsi Solar subsidi hanya mencapai 8,95 juta kl atau 46,14% dari kuota saat itu. Artinya, terjadi peningkatan permintaan yang cukup tajam akibat perpindahan konsumen dari BBM nonsubsidi.
Fenomena serupa juga terjadi pada BBM subsidi Pertalite. Realisasi konsumsi Pertalite di Semester I 2026 mencapai 13,96 juta kl atau 47,68% dari total kuota. Angka ini naik tipis dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu yang sebesar 13,92 juta kl atau 44,60% kuota.
Selain itu, BPH Migas juga mencatat realisasi penyaluran minyak tanah sebesar 260 ribu kl atau 48,91% dari total kuota 530 ribu kl. Pemerintah pun terus berupaya mengoptimalkan distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran.
Wahyudi menjelaskan, pihaknya telah memblokir 307 ribu kode respons cepat (QR) yang digunakan untuk pengisian bahan bakar. Langkah ini merupakan bagian dari pengawasan terintegrasi untuk mencegah penyalahgunaan subsidi.
“Dari jumlah tersebut kalau kita nilaikan kurang lebih sekitar hampir 470 miliar. Itu adalah suatu kondisi peningkatan pengawasan terintegrasi dari semua pihak yang kita jalankan,” ujarnya.
Optimalisasi juga dilakukan melalui koreksi terhadap penyaluran BBM subsidi dan kompensasi negara sekitar 24.711,17 kl. Angka tersebut didapatkan dari hasil evaluasi terhadap 449 lembaga penyalur.
Kenaikan harga BBM nonsubsidi memang menjadi pemicu utama perpindahan konsumen ke jenis BBM bersubsidi. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat masih sensitif terhadap perubahan harga energi.
Untuk memudahkan masyarakat dalam proses pembelian BBM subsidi, pemerintah sebelumnya telah meluncurkan sistem pendaftaran melalui aplikasi. Informasi lengkap mengenai prosedurnya bisa disimak melalui panduan Cara Daftar di platform resmi.
Di sisi lain, BPH Migas juga mencatat bahwa penyaluran BBM subsidi pada tahun 2025 berada di bawah kuota. Realisasi ini membuat negara berhasil melakukan penghematan hampir Rp 5 triliun pada tahun lalu.
Berdasarkan data BPH Migas, jumlah penyaluran minyak tanah pada 2025 mencapai 507 ribu kl atau 96,75% dari kuota 525 ribu kl. Distribusi subsidi untuk Solar sebanyak 18,41 juta kl atau 97,49% dari kuota 18,88 juta kl.
Sementara itu, penyaluran Pertalite pada 2025 mencapai 28,06 juta kl atau 89,86% dari alokasi 31,23 juta kl. “Terdapat penghematan BBM subsidi dan kompensasi negara 2025 sebesar Rp4,98 triliun,” kata Wahyudi dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (27/1).
Ia menambahkan, total penghematan ini terdiri atas Rp 122 miliar dari minyak tanah, Rp 2,11 triliun Solar, dan Rp 2,75 triliun Pertalite. Pemerintah berkomitmen terus menjaga agar subsidi energi tepat sasaran dan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ke depannya, pemerintah juga mendorong percepatan transisi ke Energi Hijau sebagai solusi jangka panjang. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada BBM fosil dan menekan angka subsidi.