Technologue.id, Jakarta - Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) meningkatkan literasi digital masyarakat supaya penyelenggaraan Pemilu terlaksana dengan damai.
Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi menyatakan, selama bulan Oktober sampai November 2023, Kementerian Kominfo bersama Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) telah menjangkau lebih dari 14.000 peserta dari berbagai daerah di Indonesia.
Baca Juga:
Dukung Transformasi Digital di Indonesia, Huawei Kenalkan Produk dan Solusi F5G Terbaru
"Kegiatan tersebut merupakan bagian strategi komunikasi yang meliputi pemetaan data Bawaslu, Kominfo, dan komunitas lokal, serta pembuatan konten “Pemilu Damai” bersama," jelasnya.
Tahun depan, Kemenkominfo juga melanjutkan literasi digital bagi masyarakat di 26 provinsi dengan memproduksi konten video, iklan layanan masyarakat (ILM), konten media sosial, serta rilis pers. Hal ini untuk memitigasi penyebaran hoaks dan menjaga kondusifitas ruang digital.
"Terutama daerah yang rawan pada Pemilu 2024 dan memiliki jumlah pemilih pemula yang signifikan Sesuai rekomendasi Bawaslu. Kami juga telah merencanakan produksi 100 konten literasi digital dalam berbagai bentuk," jelas Menkominfo.
Tak hanya itu, Kemenkominfo juga telah melakukan penanganan hoaks mengenai Pemilu. Penanganan itu sebagai salah satu bentuk implementasi nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama yang telah Kementerian Kominfo bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Baca Juga:
Ajak Pengunjung Rasakan Ponsel Lipat Phantom V Flip 5G, Tecno Gelar Pameran Smartphone
"Sepanjang 17 Juli hingga 26 November 2023, kami mengidentifikasi dan menerbitkan klarifikasi terhadap 96 temuan isu hoaks tentang Pemilu. Jumlah tersebut tersebar dalam 355 konten hoaks di mana kami telah melakukan take down terhadap 290 konten hoaks, dan sisanya masih dalam proses penanganan," tutur Menteri Budi Arie.
Belum lama ini, Kementerian Kominfo bersama Bawaslu dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) meluncurkan Desk Pengawasan Pemilu untuk mendorong masyarakat memilih dengan bijak serta menjaga perdamaian di ruang digital.