Jakarta - Technologue.id. Pemerintah Indonesia memberikan ultimatum terakhir kepada Wikimedia Foundation. Platform ensiklopedia digital itu harus segera mendaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Jika tidak patuh dalam tujuh hari kerja, layanannya akan diblokir.
Langkah tegas ini disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi). Kebijakan ini merupakan bagian dari penegakan tata kelola ruang digital. Semua platform digital wajib mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia.
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, menegaskan komitmen pemerintah. “Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan komitmen dalam menegakkan tata kelola ruang digital yang tertib dan adil bagi seluruh penyelenggara sistem elektronik,” ujarnya.
Alexander menyatakan Wikimedia telah mendapat waktu cukup panjang. Beberapa kali perpanjangan waktu telah diberikan sejak tahun 2025. Namun, kepatuhan dari yayasan nirlaba itu belum juga terlihat.
“Dalam perpanjangan waktu terakhir, yaitu 7 hari, Wikimedia Foundation diharapkan segera menyelesaikan proses pendaftaran PSE sesuai ketentuan yang berlaku. Jika masih belum ada kepatuhan, kami akan mengambil langkah tegas berupa pemblokiran,” tegas Alexander Sabar.
Aturan PSE diatur dalam Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020. Kewajiban ini berlaku untuk semua platform digital yang beroperasi di Indonesia. Tujuannya adalah menjamin perlindungan data pengguna dan menciptakan ruang digital yang aman.
Pendaftaran PSE juga memberikan kepastian hukum bagi platform. Menariknya, proses pendaftaran ini tidak dipungut biaya apa pun. Aturan ini berlaku setara untuk semua pihak, termasuk organisasi non-profit seperti Wikimedia.
Kasus ini telah berlangsung dalam timeline yang panjang. Pada 14 November 2025, notifikasi awal kewajiban PSE dikirim ke Wikimedia. Pada November hingga Desember 2025, Wikimedia meminta perpanjangan waktu untuk memenuhi kewajiban.
Batas waktu final pertama di Januari 2026 tidak dipenuhi. Kemudian, pemblokiran terbatas mulai diterapkan pada Februari 2026. Kemkomdigi juga mengundang rapat dan komunikasi lanjutan pada April 2026.
Ultimatum terakhir diberikan pada 15 April 2026. Wikimedia memiliki waktu tujuh hari kerja untuk mematuhi. Hingga saat ini, proses pendaftaran disebut masih belum selesai.
Pemblokiran akan berdampak besar bagi pengguna internet Indonesia. Wikipedia menjadi sumber referensi utama bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Hilangnya akses dapat mengganggu proses belajar dan pencarian informasi.
Kebijakan ini juga berpotensi memicu diskusi luas. Perdebatan tentang keseimbangan antara regulasi digital dan akses informasi global mungkin terjadi. Pemerintah menegaskan langkah ini bukan bentuk diskriminasi.
Upaya ini bagian dari penciptaan ekosistem digital yang adil. “Hal ini dilakukan untuk melindungi publik, juga melindungi platform itu sendiri agar memiliki kepastian hukum di Indonesia,” tutup Alexander. Penegakan aturan serupa juga terlihat dalam seleksi frekuensi radio.
Langkah pemerintah ini konsisten dengan upaya penguatan tata kelola siber. Berbagai inisiatif seperti asuransi siber juga digalakkan. Kolaborasi antar lembaga, seperti jaga layanan jaringan, menjadi kunci.
Masyarakat kini menunggu keputusan Wikimedia Foundation. Tujuh hari ke depan akan menentukan nasib akses Wikipedia di Indonesia. Pemerintah siap menjalankan konsekuensi jika aturan tetap dilanggar.