Pernahkah Anda melaporkan konten berbahaya di media sosial, hanya untuk ditanggapi dengan keheningan algoritmik yang membuat frustrasi? Anda tidak sendirian. Di Singapura, lebih dari separuh keluhan sah pengguna tentang konten berbahaya—dari pelecehan anak hingga perundungan siber—tidak kunjung ditangani oleh platform besar. Kesenjangan respons yang menganga inilah yang memicu langkah radikal pemerintah kota tersebut.

Lanskap digital Singapura sedang menghadapi ujian berat. Survei persepsi digitalisasi yang dilakukan Kementerian Pengembangan Digital dan Informasi (MDDI) mengungkap fakta mencengangkan: 84% responden di Singapura pernah menemui konten online berbahaya, dan sepertiganya (33%) mengalaminya secara langsung dalam setahun terakhir. Data ini bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan pengalaman nyata warga yang terjebak dalam labirin konten beracun tanpa perlindungan memadai.

Sebagai respons terhadap krisis kepercayaan ini, pemerintah Singapura mengambil langkah tegas dengan membentuk Komisi Keamanan Online (Online Safety Commission/OSC)—sebuah badan regulator baru yang akan menjadi penjaga gawang ruang digital negara tersebut. Rancangan Undang-Undang Keamanan Online (Online Safety Bill) yang mengusung pembentukan komisi ini telah dibacakan pertama kali di Parlemen pada Rabu (15/10/2025), menandai babak baru dalam regulasi konten digital di Asia Tenggara.

Komisi Keamanan Online (OSC) bukan sekadar tambahan birokrasi, melainkan respons terukur terhadap kegagalan sistemik. "Lebih sering daripada tidak, platform gagal mengambil tindakan untuk menghapus konten berbahaya yang dilaporkan kepada mereka oleh para korban," tegas Menteri Pengembangan Digital dan Informasi, Josephine Teo, dalam pernyataannya yang dikutip Reuters pada Jumat (17/10/2025). Pernyataan ini menyiratkan kekecewaan mendalam terhadap model moderasi konten yang selama ini mengandalkan good will platform.

OSC, yang ditargetkan beroperasi paling lambat paruh pertama 2026, akan menjadi ujung tombak penanganan laporan pengguna dengan kewenangan yang belum pernah ada sebelumnya. Komisi ini diberi mandat untuk mengeluarkan berbagai perintah tegas, termasuk memerintahkan penghapusan konten berbahaya, memblokir akses terhadap materi berbahaya dari dalam Singapura, membatasi atau menutup akun pelaku, hingga memberikan hak kepada korban untuk membalas. Bahkan, OSC dapat memerintahkan penyedia layanan internet memblokir akses ke "lokasi online" tertentu, termasuk halaman grup atau situs web platform itu sendiri—sebuah kekuatan yang selama ini hanya dimiliki regulator di bidang penyiaran tradisional.

Pendekatan OSC bersifat terstruktur dan terfokus. Awalnya, komisi ini akan berkonsentrasi menangani 13 kategori bahaya spesifik yang telah teridentifikasi sebagai ancaman paling serius. Kategori-kategori ini mencakup pelecehan online, doxxing, stalker online, penyalahgunaan gambar intim, dan pornografi anak—bentuk-bentuk kejahatan digital yang sering kali meninggalkan trauma mendalam bagi korbannya.

Yang menarik, RUU ini dirancang dengan fleksibilitas untuk berkembang seiring waktu. Kategori bahaya lain, seperti pengungkapan informasi pribadi tanpa izin dan hasutan permusuhan, akan ditambahkan secara bertahap sesuai dengan dinamika ancaman digital yang terus berevolusi. Pendekatan bertahap ini menunjukkan pemahaman mendalam bahwa lanskap ancaman siber tidak statis, melainkan terus berubah seperti virus yang bermutasi.

OSC tidak hanya mengandalkan persuasi moral. Platform yang tidak mematuhi perintah OSC dapat dikenai sanksi pidana, dengan OSC berwenang mengambil langkah lebih lanjut seperti menerbitkan perintah pemblokiran akses atau penghapusan aplikasi. Ini adalah gigi tajam yang selama ini kurang dari regulator digital di banyak negara.

Lebih inovatif lagi, RUU ini memperkenalkan "gugatan perdata statutori" (statutory torts) yang memberikan dasar hukum jelas bagi korban untuk menuntut ganti rugi dari tiga pihak: pelaku komunikasi, administrator lokasi online, dan platform hosting. Mekanisme ini mengubah paradigma dari sekadar penghapusan konten menjadi pemulihan kerugian yang nyata bagi korban.

Dalam konteks regional, langkah Singapura ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran akan ancaman siber global. Seperti yang terungkap dalam laporan Inggris dan AS Tuding China Lakukan Serangan Siber Global Berbahaya, dunia semakin menyadari bahwa ruang digital tidak mengenal batas teritorial.

Salah satu aspek paling revolusioner dari RUU ini adalah penanganannya terhadap anonimitas online—perisai yang sering melindungi pelaku kejahatan digital. OSC diberi wewenang untuk meminta platform memberikan informasi identitas pengguna yang diduga menyebabkan bahaya online. Bahkan, platform dengan jangkauan besar dapat diwajibkan mengambil langkah lebih jauh untuk mengumpulkan informasi identitas tambahan dari para pelaku.

Kebijakan ini merupakan terobosan signifikan dalam memecahkan dilema klasik antara privasi dan keamanan. Dengan mengurangi ruang gerak pelaku yang bersembunyi di balik anonimitas, OSC berpotensi menciptakan efek jera yang selama ini sulit dicapai. Pendekatan ini juga relevan dengan diskusi global tentang keamanan digital, termasuk kekhawatiran seperti yang diungkap dalam artikel Infrastruktur Telekomunikasi Dikuasai Huawei, Kedaulatan Digital Indonesia Terancam? yang menyoroti kompleksitas keamanan dalam ekosistem digital yang saling terhubung.

Pembentukan OSC bukanlah langkah isolasi, melainkan bagian dari strategi berlapis Pemerintah Singapura dalam memerangi konten online berbahaya. Baru-baru ini, Kementerian Dalam Negeri Singapura telah mengancam Meta dengan denda hingga S$1 juta jika gagap menerapkan langkah-langkah seperti pengenalan wajah untuk membatasi penipuan di Facebook.

Pendekatan komprehensif ini mencerminkan pemahaman bahwa masalah keamanan digital tidak dapat diselesaikan dengan solusi tunggal. Seperti yang juga disadari oleh banyak negara, termasuk AS yang mengambil langkah tegas dalam kasus Kaspersky Dilarang Jual Produk di AS, Ini Sebabnya, keamanan siber memerlukan pendekatan multidimensi yang melibatkan regulasi, teknologi, dan kesadaran publik.

RUU Keamanan Online ini diharapkan tidak hanya menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi warga Singapura, tetapi juga menjadi preseden penting bagi negara-negara lain di kawasan yang sedang bergulat dengan masalah serupa. Dalam era di mana batas antara dunia fisik dan digital semakin kabur, langkah Singapura ini mungkin akan dikenang sebagai momen ketika regulator digital akhirnya mendapatkan gigi yang cukup tajam untuk menggigit.