Bayangkan, sebelum menikmati Times Square atau Golden Gate Bridge, Anda harus menyerahkan daftar akun Twitter, Instagram, atau Facebook yang pernah digunakan dalam lima tahun terakhir. Bukan skenario fiksi ilmiah, melainkan proposal kebijakan nyata yang sedang digodok pemerintah Amerika Serikat. Negeri Paman Sam, yang selama ini menjadi magnet wisatawan global, bersiap menerapkan aturan perbatasan yang bisa dibilang paling ketat sepanjang sejarah modernnya.

Latar belakangnya adalah gelombang kebijakan keamanan nasional yang semakin menguat di era pemerintahan Trump. Setelah kembali ke Gedung Putih, fokus pada pengawasan dan penyaringan warga asing menjadi prioritas. Proposal ini bukan muncul dari ruang hampa; ia berakar pada perintah eksekutif Januari lalu berjudul “Melindungi Amerika Serikat dari Teroris Asing dan Ancaman Keamanan Nasional serta Keselamatan Publik”. Narasi keamanan versus kebebasan pribadi sekali lagi diuji, kali ini di gerbang imigrasi bandara-bandara internasional AS.

Jika disahkan, aturan ini akan mengubah secara fundamental pengalaman jutaan pelancong dari sekitar 40 negara yang selama ini menikmati kemudahan Visa Waiver Program. Bukan sekadar formalitas tambahan, ini adalah pintu masuk menuju era baru di mana riwayat digital seseorang menjadi bagian dari paspor mereka.

Proposal yang diajukan oleh Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (CBP) serta Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) ini cukup spesifik. Calon wisatawan yang ingin masuk ke AS tanpa visa (menggunakan ESTA) akan diwajibkan untuk mengungkapkan daftar akun media sosial yang aktif mereka gunakan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Namun, cakupannya tidak berhenti di situ. Pemerintah juga meminta informasi nomor telepon yang digunakan dalam periode lima tahun yang sama, serta alamat email yang dipakai selama satu dekade terakhir.

Permintaan data yang sedemikian rinci dan menjangkau jauh ke belakang ini yang memicu tanda tanya besar. Apa sebenarnya yang ingin dicari oleh petugas imigrasi AS di balik unggahan foto liburan atau thread diskusi di Twitter? Petunjuknya ada dalam pernyataan pejabat: penyaringan akan difokuskan pada individu yang dianggap mendukung atau terkait dengan kelompok teroris asing, ancaman keamanan nasional lainnya, serta mereka yang terlibat dalam kekerasan atau pelecehan anti-Semit.

Di tengah maraknya percakapan tentang keamanan digital dan privasi data, kebijakan ini seperti menuangkan bensin ke bara. Sophia Cope dari Electronic Frontier Foundation dengan tegas menyoroti risiko pelanggaran kebebasan sipil. "Kebijakan seperti ini berpotensi menambah kerentanan terhadap hak privasi dan memperbesar risiko penyalahgunaan data," ujarnya. Kekhawatiran ini valid, mengingat data media sosial sangat personal dan kontekstual. Sebuah candaan, kritik politik, atau bahkan kesalahan pengetikan bisa disalahtafsirkan oleh algoritma atau petugas yang tidak memahami nuansa budaya asal pelancong.

Salah satu daya tarik Visa Waiver Program adalah kemudahan dan kecepatannya. Formulir ESTA (Electronic System for Travel Authorization) dikenal bisa disetujui dalam hitungan menit atau jam, dengan biaya sekali bayar sebesar 40 dolar AS. Firma hukum imigrasi Fragomen memprediksi, dengan tambahan verifikasi data media sosial, nomor telepon, dan email, proses ini bisa menjadi jauh lebih panjang dan rumit.

Bayangkan sistem yang harus memeriksa konsistensi nama pengguna, melacak aktivitas, dan mungkin bahkan menganalisis sentimen dari postingan selama lima tahun. Bukan hanya waktu persetujuan yang membengkak, beban administratif bagi pihak berwenang AS juga akan meningkat drastis. Akankah ini menciptakan antrean virtual yang panjang, menghambat rencana perjalanan spontan? Sangat mungkin.

Lebih jauh, kekakuan ini berpotensi mematikan minat. Siapa yang mau berlibur jika syarat administratifnya terasa terlalu invasif? World Travel & Tourism Council sudah mencatat tren yang mengkhawatirkan: AS diprediksi menjadi satu-satunya dari 184 negara yang akan mengalami penurunan belanja wisatawan internasional pada 2025. Kebijakan Trump sebelumnya, seperti tarif perdagangan yang memicu ketegangan dengan Kanada, telah berbuah penurunan kunjungan wisatawan dari negara tetangga tersebut selama 10 bulan berturut-turut hingga Oktober lalu.

Timing dari proposal ini patut dicermati. AS sedang bersiap menyambut dua event olahraga raksasa: Piala Dunia FIFA 2026 yang digelar bersama Kanada dan Meksiko, serta Olimpiade Los Angeles 2028. Kedua ajang ini biasanya menjadi magnet jutaan turis dari seluruh penjuru dunia. Menerapkan aturan penyaringan yang ketat dan berpotensi memakan waktu tepat di momen puncak kedatangan wisatawan adalah sebuah pertaruhan.

Di satu sisi, pemerintah mungkin berargumen bahwa event besar justru membutuhkan tingkat keamanan yang lebih tinggi. Di sisi lain, industri pariwisata dan hospitality mungkin gemetar memikirkan kemungkinan wisatawan yang mengurungkan niat karena proses yang ribet. Apalagi, negara pesaing di kawasan lain mungkin akan dengan senang hati menyambut pelancong yang "kapok" dengan birokrasi AS.

Ini membuka diskusi tentang bagaimana teknologi seperti AI dan cloud computing bisa dimanfaatkan untuk menyeimbangkan antara keamanan dan efisiensi. Namun, penggunaan teknologi canggih untuk memindai media sosial massal justru menimbulkan pertanyaan etis yang lebih dalam tentang pengawasan digital.

Jika proposal ini lolos setelah masa masukan publik 60 hari, AS akan menempatkan diri di garda terdepan negara dengan pemeriksaan media sosial paling ketat bagi wisatawan asing. Ini bisa menjadi preseden. Akankah negara-negara lain mengikuti jejak serupa, menciptakan jaringan global "pemeriksaan latar belakang digital" di setiap perbatasan?

Konsekuensinya terhadap hak digital sangatlah nyata. Kebijakan ini secara tidak langsung menyatakan bahwa ruang digital pribadi Anda—yang mungkin Anda anggap terpisah dari identitas resmi perjalanan Anda—adalah wilayah yang dapat diakses oleh pemerintah negara asing. Di era di mana smartphone menjadi perpanjangan diri kita, menyerahkan riwayat media sosial bisa terasa seperti menyerahkan buku harian digital.

Pertanyaan akhirnya adalah: sejauh mana kita rela mengikis privasi untuk mendapatkan rasa aman yang dijanjikan? Dan apakah pertukaran ini benar-benar efektif mengidentifikasi ancaman, atau justru menciptakan lautan data yang terlalu besar untuk disaring dengan akurat, berpotensi menjebak orang yang tidak bersalah dalam jaring pemeriksaan yang terlalu luas? Jawabannya akan menentukan tidak hanya masa depan pariwisata AS, tetapi juga bentuk kebebasan bergerak di dunia yang semakin terhubung—dan semakin diawasi.