Jakarta, 5 September 2026 — Pemerintah Inggris resmi mengumumkan rencana perubahan undang-undang yang akan memaksa raksasa teknologi seperti Apple dan Google untuk membangun sistem perlindungan anak langsung di perangkat mereka. Langkah ini diambil setelah tenggat waktu tiga bulan yang diberikan Perdana Menteri Keir Starmer pada Juni lalu berakhir tanpa hasil yang memuaskan. Padahal, Starmer saat itu telah memperingatkan akan bertindak jika perusahaan teknologi gagal memenuhi permintaan tersebut.

Menteri Digital, Budaya, Media, dan Olahraga Inggris, Lisa Nandy, menyatakan bahwa meskipun para insinyur dari Apple dan Google telah bekerja sama dengan pemerintah sejak Juni, upaya mereka dinilai belum cukup. "Mereka tidak memenuhi skala krisis ini," ujar Nandy di hadapan para anggota parlemen pada Selasa (2/9/2026) saat memperkenalkan rancangan undang-undang baru tersebut. Kebijakan ini diklaim sebagai legislasi pertama di dunia yang mewajibkan perusahaan teknologi membangun solusi perlindungan anak ke dalam semua ponsel pintar dan tablet yang baru maupun yang sudah beredar di Inggris.

Di bawah rencana baru ini, perusahaan yang gagal membangun solusi perlindungan anak akan menghadapi denda besar dan potensi tuntutan pidana bagi para pimpinannya. "Kami tahu bahwa sektor ini mampu berinovasi dengan kecepatan luar biasa ketika dibutuhkan," tambah Nandy. Pemerintah Inggris juga berencana untuk menjajaki penerapan persyaratan hukum serupa pada aplikasi yang banyak digunakan anak-anak, seperti Instagram dan Snapchat. Baik Meta maupun Snap belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar.

"Sudah terlalu lama perusahaan teknologi gagal melindungi anak-anak dari bahaya terburuk," tegas Nandy. "Sejujurnya, saya tidak siap memberikan mereka keuntungan dari keraguan bahwa kemajuan akan terus berlanjut pada kecepatan yang kita butuhkan sementara bahaya sedang terjadi sekarang." Meski demikian, Nandy mengatakan akan meninjau kembali kebutuhan legislasi jika platform-platform tersebut menerapkan solusi saat undang-undang sedang disusun.

Langkah tegas pemerintah Inggris ini mendapat dukungan dari berbagai organisasi perlindungan anak. Chris Sherwood, kepala eksekutif National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC), mendesak pemerintah untuk segera bertindak. "Apple dan Google perlu segera memperkenalkan perlindungan ini untuk memastikan pelecehan seksual online digagalkan dan dicegah di perangkat anak-anak," katanya. "Sekarang tenggat waktu telah berakhir, pemerintah harus menindak tegas dan membuat undang-undang."

Namun, kebijakan ini tidak luput dari kritik. Pada Juni lalu, aplikasi perpesanan terenkripsi Signal menuduh pemerintah Inggris menggunakan langkah-langkah ini untuk memasukkan "infrastruktur pengawasan tak terlihat" ke dalam undang-undang. Signal memperingatkan bahwa memaksa penduduk Inggris membuktikan usia mereka dan memindai konten mereka atas nama keselamatan anak bisa menjadi jalan licin menuju pengawasan yang lebih luas. Kebijakan ini disebut tidak akan berdampak pada orang dewasa yang telah memverifikasi usia mereka.

Apple sendiri mengklaim telah bekerja sama dengan pemerintah Inggris demi melindungi anak-anak. Juru bicara Apple menyatakan bahwa perusahaan berbagi komitmen Inggris untuk memerangi eksploitasi dan pelecehan online. "Kami telah berbagi dengan pejabat Inggris rencana masa depan untuk memperkuat Communication Safety dan alat lainnya agar lebih membantu menjaga keamanan anak-anak," kata juru bicara tersebut. Fitur Communication Safety yang diluncurkan pada 2021 ini bekerja dengan mengaburkan foto atau video yang terdeteksi mengandung ketelanjangan di perangkat anak.

Sementara itu, juru bicara Google menyatakan tim mereka "senang telah membuat kemajuan dan sepenuhnya berkomitmen untuk terus bekerja dengan para ahli, legislator, pengembang aplikasi, dan produsen perangkat untuk menjaga keamanan anak-anak, sambil juga melindungi privasi dan akses informasi." Pernyataan ini menunjukkan adanya ketegangan antara tuntutan perlindungan anak dan kekhawatiran akan privasi pengguna.

Di tingkat global, langkah pemerintah yang mengambil tindakan ekstrem untuk melindungi anak-anak dari bahaya online kerap mendapat reaksi balik terkait privasi dan hak digital lainnya. Di Uni Eropa, aktivis hak sipil menentang perpanjangan legislasi yang mengizinkan perusahaan teknologi memindai pesan pribadi pengguna secara sukarela untuk mencari materi pelecehan seksual anak. Elon Musk melalui platform X juga mengeluhkan bahwa kekuatan pengumpulan informasi yang diterapkan oleh larangan media sosial Australia berisiko mengganggu hukum internasional.

Di Inggris, Nandy juga mengungkapkan pemerintah sedang mempertimbangkan untuk melangkah lebih jauh dengan larangan media sosial menyeluruh bagi anak di bawah 16 tahun. Kebijakan yang diumumkan awal tahun ini tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada musim semi 2027. Selain itu, pemerintah juga berencana memperkuat hukum seputar chatbot AI untuk melindungi anak-anak di platform tersebut.

Langkah Inggris ini menjadi preseden penting bagi negara lain dalam mengatur industri teknologi. Jika berhasil, kebijakan ini bisa menjadi model bagi regulasi serupa di berbagai belahan dunia. Namun, tantangan terbesar adalah menemukan keseimbangan antara perlindungan anak dan hak privasi pengguna dewasa.

Perusahaan teknologi kini berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, mereka harus mematuhi regulasi pemerintah yang semakin ketat. Di sisi lain, mereka harus menjaga kepercayaan pengguna yang semakin sadar akan pentingnya privasi data. Keputusan Inggris ini akan menjadi ujian bagaimana industri teknologi menavigasi dua tuntutan yang seringkali bertentangan tersebut.

Bagi publik, kebijakan ini membawa angin segar dalam upaya melindungi generasi muda dari bahaya konten eksplisit di dunia digital. Namun, implementasi teknisnya masih menjadi pertanyaan besar. Bagaimana cara mendeteksi konten berbahaya tanpa melanggar privasi pengguna? Bagaimana sistem ini akan bekerja di perangkat yang sudah beredar? Pertanyaan-pertanyaan ini masih menunggu jawaban dari para pengembang teknologi.

Pemerintah Inggris tampaknya tidak akan mundur dari komitmennya. Dengan ancaman denda dan tuntutan pidana bagi para eksekutif perusahaan, tekanan terhadap Apple dan Google semakin besar. Kedua raksasa teknologi ini kini harus bergegas mencari solusi sebelum undang-undang baru benar-benar diberlakukan.

Perkembangan ini juga menjadi perhatian bagi industri teknologi global, termasuk di Indonesia. Bagaimana negara-negara lain akan menyikapi langkah Inggris ini masih belum jelas. Namun, satu hal yang pasti: regulasi perlindungan anak di dunia digital semakin menjadi prioritas utama pemerintah di berbagai negara.

[CONTENT_END]