Technologue.id, Jakarta – Pembangunan data center berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) di Indonesia menghadapi tantangan setelah Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghentikan sementara proyek milik BDx Data Centers di Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Penghentian proyek tersebut berkaitan dengan belum terpenuhinya sejumlah persyaratan perizinan, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Proyek bertajuk AI Campus 2 (CGK4) itu dirancang memiliki kapasitas hingga 640 megawatt (MW). Dengan skala sebesar itu, proyek ini menjadi salah satu gambaran besarnya kebutuhan infrastruktur untuk mendukung perkembangan teknologi AI di Indonesia.
Teguh Prasetya Head of Industry and Independence of IoT, AI & Big Data (TRIOTA) MASTEL (Masyarakat Telematika Indonesia) mengatakan bahwa pembangunan data center yang dirancang khusus untuk kebutuhan AI penting bagi masa depan ekonomi digital nasional.
"Pembangunan data center AI ini penting untuk kedaulatan data, efisiensi latensi, dan daya saing ekonomi digital," tuturnya kepada redaksi Technologue.id
Teguh menjelaskan, kebutuhan komputasi AI memiliki karakteristik berbeda dibandingkan pusat data konvensional yang selama ini banyak digunakan untuk layanan komputasi awan (cloud) dan kebutuhan perusahaan (enterprise).
"Beban kerja AI membutuhkan kepadatan daya tinggi dengan konsumsi daya rak GPU 30-100+ kW, jauh di atas desain data center konvensional. Kapasitas nasional terus tumbuh, tetapi sebagian besar masih dirancang untuk beban cloud dan enterprise, sehingga belum optimal untuk komputasi AI skala besar," ujar Teguh
Artinya, pusat data yang sudah tersedia belum tentu dapat langsung digunakan secara optimal untuk menjalankan komputasi AI skala besar. Infrastruktur AI membutuhkan desain khusus, termasuk kapasitas pasokan listrik, sistem pendinginan, jaringan, serta pengelolaan beban komputasi.
Akibat tantangan tersebut, Indonesia berisiko tertinggal bila tidak ada kepastian pasokan infrastruktur AI domestik, karena investasi dan talenta dapat berpindah ke negara tetangga yang lebih siap. Ketika pusat komputasi, investasi, dan pengembangan teknologi terkonsentrasi di negara lain, pelaku usaha Indonesia juga berpotensi menghadapi ketergantungan yang lebih besar terhadap infrastruktur dari luar negeri.
Namun di sisi lain, menurutnya, ketertinggalan tidak bergantung pada satu proyek atau lokasi. Risiko ketertinggalan tersebut perlu dilihat sebagai persoalan kesiapan ekosistem.
"Yang menentukan adalah konsistensi kebijakan, kesiapan energi, dan kualitas tata Kelola," tandasnya.
Pemerintah perlu memberikan kejelasan mengenai proses perizinan, standar pembangunan, dan persyaratan operasional pusat data.