Pernahkah Anda membayangkan dunia di mana teknologi kecerdasan buatan berkembang pesat, namun tiba-tiba dibatasi oleh regulasi yang justru menghambat? Itulah yang sedang diperdebatkan hangat di kalangan teknologi global, dengan Nvidia—raksasa chip AI—muncul sebagai suara penentang utama terhadap RUU Gain AI Act yang diusulkan Amerika Serikat.

Gain AI Act, atau Guaranteeing Access and Innovation for National Artificial Intelligence Act, merupakan bagian dari RUU Otorisasi Pertahanan Nasional AS yang bertujuan menjadikan Negeri Paman Sam sebagai kekuatan pasar dominan dalam sektor AI. RUU ini belum disahkan, namun sudah memicu perdebatan sengit karena berpotensi membatasi ekspor chip AI canggih ke luar negeri jika perusahaan domestik masih membutuhkannya.

Nvidia, perusahaan China yang saat ini menjadi perusahaan terbesar di dunia, secara terbuka mengkritik kebijakan ini. Dalam sebuah forum industri baru-baru ini, juru bicara Nvidia menyatakan bahwa RUU tersebut justru akan membatasi kompetisi global di industri yang menggunakan chip komputasi mainstream. "Kami tidak pernah mengorbankan pelanggan Amerika untuk melayani seluruh dunia. Dalam upaya menyelesaikan masalah yang tidak ada, RUU yang diusulkan akan membatasi persaingan di seluruh dunia," tegas pernyataan resmi perusahaan.

Gain AI Act dirancang untuk memperkuat keamanan nasional dan daya saing ekonomi AS dengan memastikan komponen AI kunci tetap dapat diakses oleh perusahaan dan lembaga pemerintah Amerika sebelum diekspor. Bahasa yang digunakan dalam RUU ini cukup keras: "Harus menjadi kebijakan Amerika Serikat dan Departemen Perdagangan untuk menolak lisensi ekspor chip AI paling kuat, termasuk chip dengan total daya pemrosesan 4.800 atau lebih, dan membatasi ekspor chip AI canggih ke entitas asing selama entitas AS masih menunggu dan tidak dapat memperoleh chip yang sama."

Kritik Nvidia mencerminkan kecemasan industri yang lebih luas tentang lingkungan regulasi yang mungkin menghambat inovasi. Seiring intensifikasi persaingan global, terutama dengan kemajuan AI dari China, perusahaan seperti Nvidia sangat memantau bagaimana kerangka regulasi terbentuk di berbagai negara.

Tidak semua pihak menentang RUU ini. Brad Carson, presiden Americans for Responsible Innovation (ARI), kelompok lobi untuk industri AI, menyatakan dalam pernyataan yang tersebar luas: "Chip AI canggih adalah mesin jet yang akan memungkinkan industri AI AS memimpin selama dekade berikutnya. Secara global, chip ini saat ini terkendala pasokan, yang berarti setiap chip canggih yang dijual ke luar negeri adalah chip yang tidak dapat digunakan AS untuk mempercepat R&D dan pertumbuhan ekonomi Amerika."

Carson menambahkan bahwa memasukkan Gain AI Act dalam NDAA akan menjadi kemenangan besar bagi daya saing ekonomi dan keamanan nasional AS. Pendukung RUU ini percaya bahwa kebijakan tersebut diperlukan untuk melindungi kepentingan pasar Amerika dengan memprioritaskan pesanan domestik untuk chip dan prosesor AI canggih, serta mengamankan rantai pasokan untuk perangkat keras AI kritis.

Nvidia tidak berhenti pada kritik terhadap Gain AI Act saja. Perusahaan juga menyoroti upaya sebelumnya untuk membuat AS lebih kompetitif di pasar pembuat chip, yaitu kebijakan bernama AI Diffusion Rule yang akhirnya gagal. Dalam pernyataan lanjutan, perusahaan tidak menggunakan kata-kata halus: "AI Diffusion Rule adalah kebijakan yang mengalahkan diri sendiri, berdasarkan fiksi ilmiah doomer, dan tidak boleh dihidupkan kembali."

Pernyataan Nvidia menegaskan bahwa penjualan mereka kepada pelanggan di seluruh dunia tidak merampas apa pun dari pelanggan AS—bahkan memperluas pasar bagi banyak bisnis dan industri AS. Perusahaan juga menuduh bahwa para pakar yang memberikan "berita palsu" kepada Kongres tentang pasokan chip berusaha menggagalkan Rencana Aksi AI Presiden Trump dan menyerahkan peluang Amerika untuk memimpin dalam AI dan komputing di seluruh dunia.

Seperti yang terjadi dalam aturan berbagi jaringan yang mengubah industri telekomunikasi, tantangan sebenarnya adalah menciptakan undang-undang yang sama dinamisnya dengan teknologi yang ingin mereka atur, menumbuhkan iklim di mana inovasi dan akuntabilitas etika tidak saling eksklusif, tetapi justru saling memperkuat.

Penyebutan Nvidia tentang AI Diffusion Rule bukan tanpa alasan. Kebijakan yang kurang beruntung itu memiliki banyak tujuan politik yang sama tetapi akhirnya tersandung di garis finish dan merupakan upaya yang relatif tidak efektif untuk mengendalikan beberapa perusahaan paling kompetitif di dunia.

Aturan AI Diffusion administrasi Biden, yang diberlakukan pada Januari 2025, mewakili pergeseran signifikan dalam kontrol ekspor AS yang menargetkan teknologi kecerdasan buatan mutakhir. Dirancang untuk membatasi penyebaran alat AI canggih ke negara saingan, regulasi mewajibkan perizinan untuk penjualan chip AI high-end dan memberlakukan batasan ketat pada daya komputasi yang dapat diakses oleh penerima asing. Tujuannya adalah memperlambat difusi kemampuan AI sensitif yang dapat meningkatkan aplikasi militer atau strategis di luar negeri.

Namun, pendekatan era Trump terhadap kontrol ekspor, yang berfokus pada kerangka bilateral yang lebih tertarget, siap menggantikan strategi yang lebih luas dari administrasi Biden. Presiden Trump mengumumkan rencana untuk mencabut aturan AI Diffusion, mengkritiknya sebagai birokratis yang berlebihan dan berpotensi menghambat inovasi AS. Sebaliknya, administrasinya lebih memilih terlibat dalam perjanjian spesifik negara untuk mengontrol praktik ekspor, bertujuan untuk pendekatan yang lebih adaptif dan kasus per kasus.

Meskipun aturan AI Diffusion akhirnya ditarik kembali, Biro Industri dan Keamanan (BIS) memberi sinyal penekanan baru pada penegakan regulasi yang ada. Lembaga tersebut menerbitkan pemberitahuan yang memperkuat tindakan terhadap perusahaan dengan "probabilitas tinggi" pelanggaran, memperingatkan bahwa pengawasan yang meningkat akan diterapkan pada entitas dengan pengetahuan tentang potensi pelanggaran.

Bagi Indonesia dan negara berkembang lainnya, debat ini memiliki implikasi signifikan. Sebagai negara yang sedang gencar mengadopsi teknologi AI dalam berbagai sektor, dari sektor energi hingga manufaktur, kebijakan seperti Gain AI Act berpotensi membatasi akses terhadap teknologi terbaru yang diperlukan untuk percepatan transformasi digital.

Pertanyaan besarnya adalah: apakah proteksionisme teknologi benar-benar melayani kepentingan global, atau justru menciptakan fragmentasi yang akhirnya memperlambat inovasi untuk semua pihak? Sejarah menunjukkan bahwa kolaborasi global seringkali menghasilkan kemajuan yang lebih cepat dan lebih inklusif dibandingkan pendekatan isolasionis.

Dunia teknologi sedang menanti dengan penuh perhatian apakah upaya terbaru untuk memajukan kepentingan Amerika ini akan mengalami nasib yang sama dengan pendahulunya. Yang pasti, dalam lanskap AI yang terus berkembang pesat, keseimbangan antara keamanan nasional dan inovasi global akan terus menjadi tantangan kompleks yang membutuhkan solusi bijaksana dari semua pemangku kepentingan.