Jakarta – Penerapan kecerdasan buatan (AI) di lingkungan sekolah kian memanas. Di tengah hiruk-pikuk adopsi teknologi yang pesat, muncul seruan untuk menghentikan sementara integrasi AI di ruang kelas. Sejumlah pihak menilai moratorium adalah langkah bijak, namun tidak sedikit yang meragukan efektivitasnya.
New York City, distrik sekolah umum terbesar di Amerika Serikat, baru saja membatalkan rencana pendirian sekolah menengah atas bertema AI. Keputusan ini diambil setelah adanya gelombang protes dari orang tua dan kritik nasional terhadap adopsi AI yang dianggap terlalu cepat dan tidak aman.
Perdebatan ini mencerminkan dilema besar dunia pendidikan. Di satu sisi, AI dinilai mampu mentransformasi cara belajar dan mengisi kesenjangan dalam sistem yang kelebihan beban. Namun di sisi lain, banyak yang khawatir teknologi ini justru akan menjadi kesalahan generasi yang memperburuk perkembangan belajar siswa.
Dylan Arena, kepala data sains dan AI officer McGraw Hill, menjelaskan bahwa sejarah teknologi pendidikan (EdTech) bersifat siklus. Mulai dari pengenalan internet, perangkat 1:1 seperti Chromebook, hingga kini AI. Menurutnya, adopsi AI lebih merupakan "ayunan pendulum" daripada evolusi linear.
Melissa Loble, kepala akademik Instructure, menekankan pentingnya tujuan yang jelas dalam penggunaan teknologi. "Manfaatnya nyata ketika teknologi digunakan dengan tujuan yang jelas. Kami tidak mencoba menambahkan AI hanya karena itu baru," ujarnya.
Para pengembang AI dan pendukung teknologi menganjurkan pengalaman AI yang diawasi manusia di kelas. Mereka juga melihat aplikasi administratif untuk guru yang dapat mengurangi beban kerja dan meningkatkan pembelajaran. Mereka berpendapat bahwa tenaga kerja masa depan akan didefinisikan oleh kemampuan mendeteksi dan memanfaatkan AI.
Naria Santa Lucia, manajer umum Microsoft Elevate, mengatakan bahwa idealnya setiap sekolah mengadopsi AI dengan rencana jelas yang mencakup pedoman, perlindungan privasi, dan pelatihan guru. "Prioritas kami di bidang pendidikan adalah memastikan AI bekerja untuk kepentingan pembelajaran dan siswa," tambah Leah Belsky, wakil presiden pendidikan OpenAI.
Banyak pihak setuju bahwa adopsi AI tidak boleh terburu-buru. OpenAI dan Anthropic, misalnya, hanya menawarkan produk kelas mereka untuk pendidikan tinggi. Google pun menegaskan bahwa alat pembelajaran mereka dibangun bersama pendidik, memberi mereka kendali penuh atas apa yang terbaik bagi siswa.
Namun, kekhawatiran terbesar adalah dampak AI pada otak pelajar muda. Studi skala terbatas menunjukkan bahwa penggunaan chatbot secara berlebihan dapat menyebabkan penurunan kemampuan berpikir kritis. Josh Golin, direktur eksekutif Fairplay, mengatakan bahwa AI memperkuat masalah yang sudah ada di seluruh EdTech.
Angela Arsenault, anggota parlemen Vermont, menyarankan agar jeda memberikan waktu bagi regulasi untuk mengejar ketertinggalan. "Kami sangat tertinggal dengan media sosial, dan sekarang kami hampir sama tertinggalnya dengan EdTech," katanya. "Kami dengan cepat kehilangan kesempatan untuk mengimbangi AI."
Anya Meksin, orang tua murid LAUSD dan wakil direktur Schools Beyond Screens, menyerukan semua pihak untuk berhenti sejenak dan bertanya tentang masyarakat seperti apa yang kita inginkan. Kelompoknya telah berkembang menjadi 2.000 anggota dan 100 cabang nasional, mengadvokasi pengurangan waktu layar di sekolah.
Joe Clement, guru sekolah umum Virginia, menggambarkan situasi ini sebagai "enmeshment" antara teknologi siswa dan AI. Ia berpendapat bahwa teknologi membebani anak-anak dan mempersulit pembentukan pelajar yang kritis. Ia juga menunjuk pada sekolah swasta yang justru beralih dari perangkat 1:1 ke bimbingan manusia langsung.
Kurangnya suara terpadu dan sedikit intervensi federal semakin memecah belah perdebatan. Randi Weingarten, presiden American Federation of Teachers, menyesalkan bahwa Departemen Pendidikan justru "melakukan pekerjaan Big Tech" daripada mendengarkan rakyat. Departemen Pendidikan telah mengeluarkan pedoman AI, tetapi menyerahkan implementasi etisnya ke sekolah masing-masing.
Seperti yang dikatakan Amanda Bickerstaff, CEO AI for Education, "Ini adalah salah satu hal paling berisik yang pernah terjadi di dunia pendidikan." Kebingungan merajalela, dan orang tua, guru, distrik, bahkan siswa sendiri berusaha mendapatkan kembali kendali.
Moratorium AI di sekolah memang menawarkan waktu untuk berpikir, tetapi juga berisiko menghambat inovasi. Pendidik dan pembuat kebijakan harus berjalan di atas tali yang tipis antara melindungi siswa dan mempersiapkan mereka untuk masa depan yang sarat AI. Satu hal yang pasti: keputusan ini tidak bisa diambil dengan tergesa-gesa.
Untuk memahami lebih jauh tentang dampak teknologi di dunia pendidikan, Anda dapat membaca artikel terkait tentang Turnamen Futsal AXIS yang melibatkan ribuan sekolah. Selain itu, isu privasi data juga menjadi perhatian, seperti kasus Mahasiswi Gugat Aplikasi Kencan karena pencurian video.
