Technologue.id, Jakarta — Sebuah kabar tak sedap datang dari Microsoft Israel. Perusahaan itu kehilangan pemimpinnya setelah investigasi internal mengungkap penyalahgunaan layanan Azure oleh Kementerian Pertahanan Israel. General Manager Microsoft Israel, Alon Haimovich, resmi mengundurkan diri dari perusahaannya.
Pengunduran diri ini terjadi setelah tim investigasi menemukan pelanggaran etika serius dalam penggunaan layanan komputasi awan Azure. Temuan ini mengungkap kurangnya transparansi dalam pengelolaan kontrak dengan Kementerian Pertahanan Israel.
Investigasi internal tersebut dipicu oleh tekanan dari berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar perusahaan. Tim penyidik bahkan diterbangkan langsung ke Israel beberapa pekan lalu untuk memeriksa transaksi departemen penjualan dengan kementerian terkait.
Hasil investigasi menunjukkan pola penggunaan Azure yang melanggar ketentuan layanan Microsoft. Sumber dari media bisnis Israel, Globes, menyebut perilaku tersebut kurang memiliki transparansi penuh terhadap manajemen global perusahaan.
Dalam masa transisi, kepemimpinan kantor Israel untuk sementara dialihkan ke Microsoft Prancis. Langkah yang tidak biasa ini menunjukkan betapa seriusnya Microsoft menangani dampak dari pelanggaran tersebut.
Selain Haimovich, beberapa manajer senior di departemen tata kelola Microsoft Israel juga ikut mengundurkan diri. Hal ini menandai restrukturisasi besar-besaran di tubuh anak perusahaan Microsoft di kawasan Timur Tengah tersebut.
Akar permasalahan ini bermula dari laporan The Guardian dan +972 Magazine pada Agustus 2025. Laporan tersebut mengungkap Unit 8200, badan intelijen militer Israel, menggunakan Azure untuk menyimpan jutaan panggilan telepon warga Palestina.
Data yang disimpan di server Belanda itu memungkinkan petugas intelijen memutar ulang panggilan warga sipil secara massal. Wakil Presiden Microsoft, Brad Smith, dengan tegas menyatakan perusahaannya tidak menyediakan teknologi untuk pengawasan massal warga sipil.
Microsoft akhirnya memutus akses cloud Unit 8200 pada September 2025. Namun ternyata, Unit 8200 hanyalah puncak gunung es dari permasalahan yang lebih besar di tubuh Microsoft Israel.
Investigasi lanjutan mengungkap unit lain di Kementerian Pertahanan Israel juga menggunakan Azure secara melanggar aturan. Aktivitas ini bahkan dirutekan melalui server Eropa, membuat Microsoft berpotensi menghadapi sanksi dari regulator Uni Eropa.
Posisi Microsoft di Israel memang unik dibandingkan Amazon dan Google. Dalam proyek Nimbus pada 2021, Microsoft justru tidak dilibatkan dalam kontrak komputasi awan pemerintah Israel senilai miliaran dolar.
Amazon dan Google yang memenangkan kontrak tersebut setuju membangun pusat data di Israel. Hal ini membuat data pertahanan Israel tetap berada di dalam negeri dan aman dari jangkauan regulator Eropa.
Microsoft tidak memiliki pengaturan serupa. Data kementerian yang mengalir melalui Azure justru mendarat di server Eropa, menjadikannya sasaran empuk tekanan regulasi dari Benua Biru.
Haimovich yang bergabung dengan Microsoft pada 2019 berhasil membangun bisnis Israel menjadi salah satu pasar dengan pertumbuhan tercepat. Dalam surat perpisahannya, ia hanya menyebut Israel sebagai pasar dengan pertumbuhan tercepat Microsoft di dunia.
Kontrak antara Microsoft dan Kementerian Pertahanan Israel akan diperbarui tahun ini. Kedua pihak disebut masih tertarik melanjutkan hubungan, meskipun dalam skala yang lebih kecil dari sebelumnya.
Sebagian besar beban komputasi pertahanan Israel telah dipindahkan ke infrastruktur Amazon dan Google di dalam negeri. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Microsoft untuk mempertahankan bisnisnya di Israel ke depannya.
Kasus ini juga mengingatkan kita pada insiden spyware Israel incar aktivis Indonesia yang sempat menjadi sorotan internasional. Teknologi pengawasan asal Israel memang kerap menimbulkan kontroversi di berbagai negara.