Technologue.id, Jakarta – Percepatan digitalisasi kini menjadi pilar utama dalam mewujudkan target ambisius pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen serta pemerataan pembangunan, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Transformasi digital dinilai mampu membuka akses layanan publik, meningkatkan produktivitas sektor industri, dan menciptakan peluang ekonomi baru. Apalagi, pengembangan kecerdasan buatan (AI) memiliki prospek besar, mengingat Indonesia saat ini menempati posisi ketiga sebagai pengguna AI terbanyak di dunia.
Indotelko Group turut mengambil peran penting sebagai mitra strategis dalam mengawal percepatan digitalisasi. Peran tersebut mencakup dukungan terhadap kebijakan pemerintah hingga pemantauan dinamika industri Information and Communication Technology (ICT).
Baca Juga:
Laporan e-Conomy SEA 2025: Ekonomi Digital Indonesia Hampir Capai GMV $110 Miliar
Co Founder Indotelko Group, Setia Gunawan, dalam pembukaan Forum Indotelko: Implementasi Kolaborasi Percepatan Digitalisasi yang digelar dalam rangka HUT ke-14 Indotelko di Jakarta, Kamis (27/11), menegaskan kembali komitmen tersebut.
“Pada puncak Hari Bhakti Postel ke-80 di Bandung, kita sudah berikrar untuk percepatan digitalisasi nasional. Hari ini kita ingin membedah implementasi dari deklarasi yang telah disampaikan—mulai dari kebijakan pemerintah hingga aksi-aksi korporasi untuk mendukung percepatan itu,” ujarnya.
Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi), Denny Setiawan, memaparkan bahwa pemerintah saat ini tengah menyusun roadmap infrastruktur digital yang komprehensif. Rencana tersebut meliputi pembangunan dan perluasan jaringan kabel laut, penguatan data center nasional, perluasan jaringan fiber optic, hingga penyusunan roadmap mobile broadband.
Langkah ini dirancang untuk memastikan digitalisasi dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah pedesaan.
Komdigi juga tengah mempersiapkan lelang frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz, yang diyakini menjadi fondasi penting untuk memperluas digitalisasi hingga ke desa serta mempercepat adopsi jaringan 5G. Selain itu, pemerintah mendorong infrastructure sharing, open access, dan penyesuaian regulasi untuk memastikan kompetisi yang sehat antar pelaku industri.
“Dalam jangka pendek, kita akan mengubah beberapa peraturan menteri yang relatif lebih cepat. Kata kuncinya adalah open access dan regulasi kompetisi akses. Itu yang sedang kita lakukan,” ujar Denny.
Baca Juga:
Perempuan Penggerak Ekonomi Digital: Masa Depan Teknologi yang Inklusif
Dari perspektif industri, Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), Sarwoto Atmosutarno, menekankan bahwa perluasan jaringan 5G merupakan unsur krusial dalam percepatan digitalisasi nasional. Teknologi 5G diperlukan untuk mengembangkan ekosistem kecerdasan buatan (AI) dan Internet of Things (IoT), yang menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.
Sarwoto menjelaskan bahwa berdasarkan estimasi, ekonomi digital diproyeksikan berkontribusi 8–10 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dengan potensi nilai ekonomi mencapai lebih dari USD 100 miliar.
Namun, implementasi 5G masih menghadapi tantangan infrastruktur. “5G tidak bisa berjalan optimal tanpa dukungan backbone. Hitungan kami, kita membutuhkan 100 kilometer jaringan fiber nasional untuk kawasan kota besar dan industri utama. Saat ini, 5G yang ada baru terkoneksi antara Bali dan Jakarta. Ini menjadi tantangan nyata bagi kita untuk melakukan ekspansi di tahun depan,” jelasnya.
Dari pemaparan seluruh pemangku kepentingan, terlihat jelas bahwa percepatan digitalisasi membutuhkan kolaborasi lintas sektor: pemerintah, industri, dan pelaku ekosistem digital lainnya. Pemerintah mendorong ketersediaan regulasi dan infrastruktur, sementara industri menyiapkan inovasi teknologi dan investasi jaringan.
Dengan percepatan ini, Indonesia optimistis mampu membangun fondasi digital yang kuat untuk menghadapi masa depan ekonomi berbasis teknologi sekaligus memastikan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah 3T.