Pernahkah Anda merasa jengkel melihat sisa kuota internet yang sudah Anda beli tiba-tiba hangus begitu masa aktifnya berakhir? Perasaan itu wajar, dan ternyata, Anda tidak sendirian. Persoalan ini bahkan telah dibawa ke meja hijau Mahkamah Konstitusi (MK), menguji aturan yang selama ini menjadi dasar operator telekomunikasi memberlakukan sistem penghangusan kuota. Namun, di balik tuntutan konsumen yang merasa dirugikan, pemerintah justru hadir dengan penjelasan yang mengejutkan: membiarkan kuota mengendap tanpa batas waktu justru berpotensi merugikan kita semua.

Dalam sidang lanjutan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi pada Rabu, 18 Februari 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) secara resmi menyampaikan sikapnya. Pemerintah, melalui Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Wayan Toni Supriyanto, tegas menyatakan bahwa kebijakan kuota hangus bukanlah tanpa alasan. Lebih dari itu, memaksa operator untuk memperpanjang masa berlaku kuota atau memberikan refund dianggap sebagai langkah yang dapat membawa dampak sistemik yang luas, mulai dari kenaikan tarif hingga penurunan kualitas jaringan.

Lantas, apa sebenarnya alasan mendasar di balik kebijakan yang kerap menjadi sumber keluhan ini? Mengapa pemerintah memilih untuk membela mekanisme yang dianggap tidak adil oleh sebagian besar pengguna? Artikel ini akan mengupas tuntas penjelasan resmi Komdigi, menganalisis dampaknya, serta melihat perdebatan hukum yang sedang berlangsung. Simak analisis mendalam berikut.

Dalam keterangannya di MK, Wayan Toni Supriyanto memaparkan bahwa kewajiban rollover (pengguliran sisa kuota) atau pengembalian dana (refund) berpotensi menimbulkan beban kapasitas dan biaya tambahan yang "tidak terukur" bagi penyelenggara komunikasi. Pernyataan ini menjadi fondasi utama argumen pemerintah. Kuota data, dalam perspektif teknis regulator, bukanlah komoditas statis seperti sekantong beras. Ia adalah bagian dari kapasitas jaringan yang bersifat dinamis dan terbatas.

"Kondisi tersebut dapat berdampak pada penyesuaian tarif, berkurangnya variasi paket yang terjangkau, menurunnya kualitas layanan akibat kepadatan jaringan, serta terganggunya perencanaan kapasitas jaringan," imbuh Wayan. Dengan kata lain, jika kuota tidak hangus dan dapat menumpuk tanpa batas, operator akan kesulitan memprediksi beban jaringan. Ketidakpastian ini pada akhirnya bisa berujung pada investasi yang tidak efisien, dan biaya operasional tambahan itu sangat mungkin dibebankan kembali kepada konsumen dalam bentuk tarif yang lebih tinggi atau paket data yang lebih sedikit.

Komdigi tidak hanya berhenti pada penjelasan tentang beban biaya. Mereka merinci setidaknya empat fungsi strategis diterapkannya masa berlaku kuota, yang bertujuan untuk menjaga ekosistem telekomunikasi secara keseluruhan:

• Menjaga Efisiensi Pemanfaatan Jaringan: Dengan masa berlaku yang jelas, operator dapat mengelola dan mengalokasikan kapasitas jaringan secara lebih optimal.
• Mencegah Penumpukan Kapasitas Semu: Kuota yang tidak terpakai dan terus menumpuk dianggap sebagai kapasitas semu yang dapat mengacaukan perhitungan ketersediaan sumber daya jaringan yang sesungguhnya.
• Memberikan Kepastian Perencanaan Investasi: Operator membutuhkan kepastian untuk merencanakan pengembangan jaringan, seperti penambahan BTS atau peningkatan bandwidth. Data penggunaan yang diprediksi dari masa berlaku kuota membantu perencanaan ini.
• Menjaga Kualitas Layanan Publik: Pengelolaan jaringan yang efisien dan terencana pada akhirnya bertujuan untuk menjaga kualitas layanan yang dinikmati oleh masyarakat luas.

Poin terakhir ini yang ditekankan pemerintah. "Apabila kuota diperlakukan sebagai hak tanpa batas waktu, hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian pengelolaan jaringan, peningkatan biaya operasional, serta penurunan kualitas layanan yang pada akhirnya merugikan masyarakat luas," tegas Wayan Toni. Pemerintah menilai pengaturan masa berlaku kuota adalah kebijakan ekonomi yang rasional dan proporsional.

Posisi pemerintah ini disampaikan sebagai tanggapan atas permohonan uji materi yang diajukan oleh dua warga negara: Didi Supandi (pengemudi ojek daring) dan Wahyu Triana Sari (pedagang kuliner daring). Dalam perkara bernomor 273/PUU-XXIII/2025 ini, mereka menguji Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja, yang merupakan perubahan atas Pasal 28 UU Telekomunikasi.

Inti gugatan mereka adalah penolakan terhadap sistem penghangusan kuota yang dianggap sepihak dan tidak adil. Kuasa hukum para pemohon, Viktor Santoso Tandiasa, berargumen bahwa pasal tersebut multitafsir dan memberikan kebebasan mutlak kepada operator untuk "mencampuradukkan antara tarif layanan dan durasi kepemilikan."

"Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi pengguna jasa telekomunikasi selaku konsumen karena mereka tidak pernah tahu pasti mengapa komoditas data yang sudah dibayar lunas bisa hilang hanya karena variabel waktu yang ditentukan secara sepihak," ujar Viktor dalam sidang sebelumnya. Mereka melihat praktik ini sebagai bentuk ketidakadilan, di mana operator menerima pembayaran lunas di muka, tetapi hak konsumen bisa "diputus secara paksa" oleh waktu.

Atas dasar itu, pemohon meminta MK untuk menafsirkan pasal tersebut agar mewajibkan operator memberikan jaminan akumulasi sisa kuota data (data rollover) yang telah dibayar konsumen. Permohonan ini ditolak seluruhnya oleh pemerintah yang meminta MK menolak permohonan uji materi tersebut.

Penting untuk dicatat bahwa isu informasi jelas soal kuota menjadi salah satu poin kritis dalam perdebatan ini. Transparansi aturan main sejak awal pembelian paket data sering kali dipertanyakan.

Polemik ini sebenarnya adalah pertarungan antara dua kepentingan yang sah: hak konsumen atas barang yang telah dibayar, dan kebutuhan penyedia layanan untuk mengelola infrastruktur publik yang terbatas secara berkelanjutan. Di satu sisi, konsumen merasa haknya dirampas. Di sisi lain, regulator khawatir dengan dampak sistemik terhadap kualitas dan harga layanan.

Namun, benarkah tidak ada jalan tengah? Beberapa operator sebenarnya telah mencoba inisiatif tertentu. Seperti yang pernah diberitakan, Indosat Ooredoo pernah membuat kuota data tidak hangus untuk paket-paket tertentu, menunjukkan bahwa variasi model bisnis dimungkinkan. Inisiatif semacam ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi regulator untuk mendorong lebih banyak pilihan bagi konsumen, tanpa harus menghapus sama sekali konsep masa berlaku.

Solusi lain mungkin terletak pada peningkatan literasi dan kontrol pengguna. Dengan memahami masa aktif paket yang dibeli, konsumen dapat lebih bijak mengelola penggunaannya. Sebagai contoh, mengetahui cara cek masa aktif adalah langkah preventif sederhana yang bisa mengurangi rasa "kecolongan".

Pertanyaannya kini ada di tangan Mahkamah Konstitusi. Apakah mereka akan melihat praktik kuota hangus sebagai pelanggaran hak konstitusional konsumen, atau akan berpihak pada argumentasi pemerintah tentang rasionalitas ekonomi dan keberlanjutan layanan publik? Keputusan ini akan menjadi preseden penting bagi masa depan layanan digital di Indonesia.

Yang jelas, perdebatan ini telah membuka mata banyak pihak. Bukan sekadar soal puluhan megabyte yang hangus, tetapi tentang bagaimana infrastruktur digital nasional yang menjadi urat nadi kehidupan modern dikelola, diatur, dan dijamin keberlangsungannya untuk kepentingan yang lebih luas. Sebagai konsumen, kita berhak menuntut keadilan. Namun, sebagai pengguna jaringan bersama, kita juga harus memahami kompleksitas di balik layanan yang sering kita anggap remeh tersebut. Dialog yang terbuka dan berbasis data antara regulator, operator, dan asosiasi konsumen mungkin adalah kunci untuk menemukan formula yang lebih adil dan berkelanjutan untuk semua pihak.