Jakarta - Rencana Meta untuk menyematkan teknologi pengenalan wajah pada kacamata pintar terbarunya memicu perlawanan sengit. Lebih dari 70 organisasi hak sipil terkemuka secara resmi mendesak CEO Mark Zuckerberg untuk membatalkan fitur tersebut. Mereka mengirim surat terbuka yang memperingatkan bahaya besar dari teknologi ini.

Koalisi yang terdiri dari ACLU, Electronic Privacy Information Center, dan Access Now itu bersikap tegas. Mereka tidak meminta perbaikan desain atau fitur keamanan tambahan. Tuntutan mereka adalah penghapusan total rencana peluncuran fitur pengenalan wajah tersebut.

Menurut koalisi, teknologi ini menciptakan ancaman eksistensial bagi privasi. Masalah utamanya adalah absennya persetujuan dari orang-orang di sekitar pengguna. Siapapun yang berjalan di trotoar bisa diidentifikasi secara instan tanpa sepengetahuan mereka.

"Masyarakat berhak menjalani hidup tanpa rasa takut," tegas koalisi dalam surat tersebut. Mereka khawatir identitas warga akan diverifikasi secara diam-diam oleh berbagai pihak. Ancaman datang dari agen federal, penipu, hingga pelaku kekerasan.

Fitur yang dijuluki "Name Tag" ini memanfaatkan kecerdasan buatan. Teknologi ini mencocokkan wajah orang di depan pengguna dengan basis data digital. Jika terealisasi, informasi pribadi target akan ditampilkan secara real-time.

Informasi yang bisa muncul meliputi nama, hobi, hingga hubungan sosial. Bahkan data kesehatan sensitif juga berpotensi terungkap. Situasi ini menciptakan suasana distopia yang selama ini hanya ada di film fiksi ilmiah.

Laporan dari Wired dan New York Times mengungkap memo internal Meta. Memo tersebut bersifat manipulatif dan mengindikasikan strategi peluncuran yang dipertanyakan. Meta disebut berencana meluncurkan teknologi di saat "lingkungan politik sedang dinamis".

Frasa itu dianggap sebagai kode korporat untuk meluncurkan produk kontroversial. Peluncuran dilakukan saat perhatian publik dan organisasi sipil sedang teralihkan. Sikap ini dikritik keras sebagai perilaku keji yang memanfaatkan celah.

Secara teknis, Meta menyiapkan dua versi fitur pengenalan wajah. Versi pertama hanya akan mengidentifikasi mereka yang terhubung di platform Meta. Sementara versi kedua dapat mendeteksi siapapun yang memiliki profil publik di Instagram.

Meta melalui juru bicaranya mengklaim mengambil pendekatan yang sangat hati-hati. Perusahaan juga menunjuk kompetitor yang sudah memiliki produk serupa. Namun, skeptisisme publik terhadap klaim ini tetap sangat tinggi.

Sejarah kelam Meta dengan teknologi biometrik memperkuat kekhawatiran. Perusahaan pernah dipaksa membayar denda miliaran dolar kepada FTC. Mereka juga berurusan dengan negara bagian Illinois dan Texas di masa lalu.

Jika kacamata ini dirilis, masyarakat tidak lagi memiliki anonimitas di ruang publik. Koalisi kini mendesak transparansi penuh dari Meta terkait diskusi internal. Mereka meminta perusahaan mengungkap data penyalahgunaan perangkat wearable untuk kasus kriminal.

Kasus yang dimaksud termasuk penguntitan atau kekerasan dalam rumah tangga. Desakan juga diberikan untuk mengungkap pembicaraan dengan lembaga penegak hukum seperti ICE. Tekanan terhadap perusahaan teknologi raksasa itu semakin besar.

Gelombang pembatalan layanan dan boikot besar-besaran diprediksi akan terjadi. Konsekuensi pahit ini harus ditelan Meta jika tetap bersikeras. Inovasi kacamata pintar mereka berbalik menjadi ancaman reputasi.

Perkembangan teknologi wearable seperti ini selalu diwarnai dilema privasi. Di satu sisi, fitur canggih seperti Augmented Reality menawarkan kemudahan. Di sisi lain, potensi penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggung jawab sangat besar.

Surat terbuka dari koalisi hak sipil menjadi alarm keras bagi industri teknologi. Inovasi tidak boleh mengabaikan hak fundamental individu atas privasi. Pertarungan antara kemajuan teknologi dan perlindungan data pribadi memasuki babak baru.