Technologue.id, Jakarta - Kolaborasi media Teknobuzz, Technologue.id, Telko.id, dan Hyrbrid.co.id menggelar forum tahunan Indonesia Digital Outlook 2026 dengan menyoroti kondisi krusial industri telekomunikasi dan ekosistem digital nasional. Mengusung tema “From Policy to Practice: Shaping Indonesia’s Digital Future”, forum ini mempertemukan regulator, ekonom, asosiasi industri, serta pelaku industri digital untuk merumuskan langkah konkret menghadapi melambatnya pertumbuhan infrastruktur digital Indonesia.
Indra Khairuddin, Editor-in-Chief Teknobuzz sekaligus Ketua Penyelenggara Indonesia Digital Outlook 2026, membuka forum dengan menegaskan bahwa industri telekomunikasi saat ini berada dalam tekanan serius. Penurunan margin usaha, beban regulasi yang tinggi, serta persaingan global yang tidak seimbang membuat sektor ini berada dalam kondisi sulit, padahal tuntutan pembangunan infrastruktur terus meningkat.
“Saat ini, industri penopang utama transformasi digital kita, yaitu telekomunikasi dan infrastruktur, sedang menghadapi tantangan yang tidak ringan. Penurunan margin, beban regulasi yang tinggi, hingga persaingan global yang tidak simetris membuat industri kita seolah ‘sesak napas’, padahal dituntut untuk terus berlari kencang,” ujar Indra disela acara Indonesia Digital Outlook 2026 di Habitate Jakarta, Setiabudi, Jakarta, Kamis (29/1/2026).
Indra menegaskan bahwa forum ini tidak ingin berhenti pada diskusi kebijakan normatif, melainkan mendorong praktik nyata di lapangan.
“Kita tidak lagi membutuhkan dokumen kebijakan yang indah di atas kertas. Yang kita butuhkan adalah bagaimana regulasi bisa menjadi insentif, bukan beban, serta bagaimana kedaulatan digital terwujud tanpa mematikan inovasi, serta bagaimana Green Digital Economy diposisikan sebagai investasi jangka panjang, bukan biaya tambahan,” tambahnya.
Paradoks Produktivitas Digital dan Tekanan Regulasi
Dalam sesi panel utama, Dyah Ayu, Peneliti Ekonomi dari CELIOS, memaparkan fenomena yang ia sebut sebagai paradoks produktivitas digital. Penggunaan data masyarakat meningkat pesat, namun kondisi finansial operator justru tertekan.
“Kita melihat konsumsi data melonjak sangat tinggi, tetapi margin keuntungan operator terus menyusut. Penyebab utamanya adalah beban biaya regulasi dan kompetisi yang tidak seimbang dengan platform digital global,” jelas Dyah.
Ia menekankan bahwa pembahasan teknologi canggih seperti AI dan Smart City tidak akan relevan jika fondasi konektivitasnya rapuh.
“Kita tidak bisa bicara tentang AI atau Smart City jika pipa penyalurnya, yaitu operator telekomunikasi sedang sesak napas secara finansial. Reformasi biaya frekuensi dan regulasi adalah kunci agar industri kembali sehat,” tegasnya.
Kedaulatan Digital Dimulai dari Industri yang Sehat
Pandangan serupa disampaikan Teguh Prasetya, Ketua Bidang Ketua Bidang Industri dan Kemandirian IoT, AI & Big Data (TRIOTA) MASTEL (Masyarakat Telematika Indonesia). Teguh menilai kesehatan industri telekomunikasi sebagai prasyarat mutlak kedaulatan digital.
“Jika beban regulasi tidak segera dievaluasi, cita-cita Indonesia Digital 2045 hanya akan menjadi angan-angan di atas kertas. Industri harus diberi ruang bernapas agar bisa berinvestasi dan berinovasi,” papar Teguh.
Sementara itu, Sonny Hendra Sudaryana, Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI), menyatakan bahwa pemerintah menyadari tantangan tersebut dan tengah menyiapkan kebijakan regulasi adaptif.
“Pemerintah fokus membangun ekosistem digital yang terhubung dan terjaga. Kami sedang menggodok kebijakan yang mencakup insentif infrastruktur hijau, penurunan biaya struktural, serta penguatan kedaulatan data melalui implementasi penuh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP),” jelas Sonny.
Ia menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang mencapai sekitar 8 persen harus diimbangi dengan kepastian regulasi agar mampu menarik kapital global.
Menurutnya, jika dibandingkan dengan India, daya tarik Indonesia di mata investor masih sangat bergantung pada biaya modal (cost of capital) dan kepastian regulasi.
“Kapital tidak akan masuk secara signifikan apabila risiko tinggi dan biaya tidak kompetitif. Oleh karena itu, penurunan hambatan struktural dan peningkatan kepercayaan menjadi kunci,” ungkapnya..
Lebih lanjut disampaikannya, transformasi digital nasional tidak lagi sekadar berbicara tentang adopsi teknologi, tetapi bagaimana ekosistem digital dibangun secara terhubung, terjaga, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Dalam konteks ini, peran pemerintah menjadi krusial sebagai katalis yang memastikan konektivitas merata, tata kelola data yang kuat, serta iklim investasi yang sehat.
Connectivity: Tulang Punggung Transformasi Digital
Dari perspektif industri operator, Merza Fachys, Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menegaskan bahwa peran operator tidak pernah sekadar sebagai penyedia layanan.
“Sejak awal, operator memegang peran strategis yakni Connectivity. Tanpa konektivitas, seluruh ekosistem digital, komunikasi, ekonomi digital, layanan publik, hingga inovasi tidak memiliki arti apa pun,” ungkap Merza.
Ia menjelaskan bahwa operator wajib terus berinvestasi setiap tahun untuk membangun dan menjaga infrastruktur, meskipun kondisi pendapatan sedang menurun.
“Pendapatan operator belakangan ini memang tidak baik-baik saja. Salah satu penyebabnya adalah regulasi yang sangat ketat dan cenderung berorientasi pada penerimaan negara, tanpa mempertimbangkan keberlanjutan industri,” katanya.
Menurut Merza, regulasi yang tepat justru akan memberikan manfaat jangka panjang bagi ekosistem secara keseluruhan.
Data Center sebagai Hulu Ekonomi Digital
Forum ini juga menyoroti peran strategis industri data center. Hendra Suryakusuma, Ketua Umum Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO), menyampaikan bahwa Indonesia kini berada pada fase krusial ekonomi digital Asia Tenggara.
“Dengan lebih dari 120 juta pengguna TikTok, Indonesia menjadi pasar terbesar di kawasan. Namun, di balik itu semua, fondasi utamanya adalah industri data center,” ujarnya. Saat ini, sekitar 78 persen penduduk Indonesia atau lebih dari 210 juta orang telah terhubung ke internet, menjadikan data center sebagai key driver ekonomi digital.
“Data center bukan sekadar fasilitas pendukung, melainkan tulang punggung ekonomi digital nasional. Tanpa data center yang kuat, kita hanya akan menjadi konsumen layanan luar negeri,” tegas Hendra.
Ia mengungkapkan bahwa kapasitas data center nasional melonjak menjadi 510 MW dalam enam tahun terakhir, dengan potensi ekonomi mencapai Rp1,7 triliun per bulan.
Tantangan Infrastruktur, Talenta, dan AI
Meski prospeknya menjanjikan, Teguh Prasetya (MASTEL) menilai masih ada tantangan struktural serius, terutama terkait lahan, listrik, air, dan talenta digital. “Pengembangan data center membutuhkan lahan strategis, listrik stabil, dan suplai air yang memadai. Ketiganya masih menjadi bottleneck di Indonesia,” jelasnya.
Ia juga menyoroti kesenjangan SDM digital dan rendahnya adopsi AI automation di industri nasional.
“Banyak perusahaan teknologi global sudah membuktikan efisiensi AI automation. Ini tantangan sekaligus peluang agar industri kita lebih kompetitif,” tambah Teguh.
Forum Indonesia Digital Outlook 2026 yang didukung oleh Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Telkom Indonesia, Indosat Oooredoo Hutchison, ASUS Indonesia, Telkomsel, XLSMART dan AXIOO ini diharapkan menghasilkan White Paper rekomendasi kebijakan yang akan diserahkan langsung kepada pemerintah untuk memastikan visi Indonesia Digital 2045 tetap berada di jalurnya.