Jakarta – Eropa kembali dihadapkan pada pertanyaan besar mengenai masa depannya di tengah persaingan teknologi global yang semakin ketat. Dalam forum FII Priority Europe 2026 yang berlangsung di Roma, sejumlah tokoh industri dan pembuat kebijakan menyoroti tantangan utama yang dapat menghambat daya saing benua tersebut.

Tantangan tersebut adalah regulasi yang bergerak lebih cepat dibanding inovasi. Pendekatan ini dinilai berpotensi membuat Eropa tertinggal dalam perlombaan teknologi global, terutama di bidang kecerdasan buatan atau AI.

Salah satu sorotan datang dari Travis Kalanick, pendiri Uber sekaligus CEO Atoms. Ia menilai pendekatan regulasi Eropa berpotensi memperlambat lahirnya teknologi baru.

Menurut Kalanick, kebiasaan membuat aturan terlebih dahulu sebelum memberikan ruang bagi implementasi teknologi dapat menyebabkan inovasi penting terlambat hadir di masyarakat. "Ketika proses regulasi menjadi hasil akhir, sesuatu yang benar-benar baik untuk masyarakat dapat diluncurkan satu dekade kemudian," ujarnya.

"Itulah mengapa inovasi tertunda bahkan ketika manfaatnya sudah jelas," tambah Kalanick. Pernyataan tersebut menggambarkan dilema yang tengah dihadapi Eropa saat ini.

Di satu sisi, kawasan ini dikenal memiliki standar keamanan, privasi, dan perlindungan konsumen yang tinggi. Namun di sisi lain, pendekatan tersebut dinilai membuat perusahaan teknologi bergerak lebih lambat dibanding kompetitor di Amerika Serikat maupun Tiongkok.

Isu kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) menjadi salah satu topik paling dominan dalam pertemuan tersebut. Meski menyumbang sekitar 18 persen Produk Domestik Bruto (PDB) global, Eropa dinilai masih tertinggal dalam menarik investasi AI dibandingkan kawasan lain.

CEO dan Co-Founder Cohere, Aidan Gomez, menekankan bahwa kedaulatan AI tidak cukup hanya dibangun melalui regulasi. Negara-negara juga harus memiliki kontrol atas infrastruktur teknologi yang menopangnya.

Menurut Gomez, kedaulatan AI mencakup kepemilikan pusat data, kapasitas komputasi, chip, energi, hingga jaringan penyimpanan data yang tidak bergantung pada pihak luar. "Negara-negara membutuhkan kemampuan yang tidak dapat diganggu oleh siapa pun," katanya.

"Data di dalamnya tidak dapat dilihat, atau dimatikan sesuka hati. Itulah arti kedaulatan AI sejati," tegas Gomez. Pandangan tersebut semakin relevan di tengah meningkatnya persaingan global dalam pengembangan model AI generatif.

Negara yang menguasai infrastruktur inti akan memiliki posisi strategis dalam menentukan arah perkembangan teknologi di masa depan. Hal ini menjadi pengingat bahwa Era Baru Siri AI juga membutuhkan fondasi infrastruktur yang kuat.

Forum FII Priority Europe juga menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat posisi Eropa hingga tahun 2030. Salah satunya adalah mendorong perubahan pola pikir dari sekadar menjadi regulator menjadi kawasan yang mampu menghasilkan inovasi berskala global.

Para peserta menilai bahwa Eropa memiliki sumber daya manusia, institusi pendidikan, dan kapasitas riset yang kuat. Namun tanpa eksekusi yang cepat, potensi tersebut berisiko tidak mampu diterjemahkan menjadi produk dan perusahaan teknologi kelas dunia.

Pesan utama yang muncul dari Roma cukup jelas: masa depan Eropa tidak akan ditentukan oleh banyaknya regulasi yang dibuat. Melainkan oleh kemampuannya mengubah ide menjadi inovasi yang dapat diimplementasikan secara nyata.

Bagi industri teknologi global, termasuk Indonesia, diskusi ini menjadi pengingat bahwa keseimbangan antara regulasi dan inovasi merupakan faktor penting. Ekosistem digital yang kompetitif sekaligus aman bagi masyarakat membutuhkan keseimbangan tersebut.

Perkembangan AI juga mendorong perusahaan besar untuk beradaptasi. Misalnya, Mercedes-Benz dan n8n telah memperluas penggunaan AI ke seluruh lini bisnis mereka.

Sementara itu, OpenAI Gratiskan ChatGPT Plus selama setahun sebagai strategi untuk memperluas adopsi teknologi AI. Langkah ini menunjukkan betapa agresifnya persaingan di industri kecerdasan buatan global.