Technologue.id — Sebuah pusat data atau data center milik Quality Technology Services (QTS) di Georgia, Amerika Serikat, menjadi sorotan publik setelah diketahui menghabiskan hampir 30 juta galon air selama beberapa bulan tanpa terdeteksi oleh otoritas setempat. Temuan ini mencuat dari hasil investigasi terhadap sistem utilitas air di kawasan Fayette County, seperti dilaporkan Politico. Kasus ini langsung memantik kritik tajam karena terjadi di tengah kondisi kekeringan yang melanda wilayah tersebut.

Jika dikonversikan, 30 juta galon air setara dengan sekitar 113 juta liter. Jumlah itu cukup untuk memenuhi 45 kolam renang berstandar Olimpiade, dengan kapasitas masing-masing sekitar 2,5 juta liter air. Skala konsumsi air sebesar ini menunjukkan betapa besarnya kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan sebuah fasilitas pusat data modern, terutama yang tengah mengembangkan kapasitas komputasi berskala besar.

Ironisnya, penggunaan air dalam jumlah masif itu terjadi saat warga sekitar justru diminta membatasi konsumsi air pribadi mereka akibat kekeringan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar soal pengawasan dan transparansi konsumsi sumber daya oleh industri pusat data di kawasan tersebut. Pemerintah Fayette County sendiri baru menyadari adanya lonjakan penggunaan air setelah melakukan investigasi khusus terhadap sistem utilitas air di kawasan itu.

Hasil investigasi mengungkap bahwa fasilitas data center QTS memiliki dua sambungan air industri yang tidak dipantau dengan benar oleh otoritas setempat. Satu sambungan disebut dipasang tanpa diketahui pihak pengelola utilitas air. Sementara sambungan lainnya tidak terhubung ke akun perusahaan, sehingga penggunaan airnya tidak pernah tercatat dalam sistem penagihan.

Akibat masalah ini, penggunaan hampir 30 juta galon air itu luput dari pengawasan pemerintah selama berbulan-bulan. QTS akhirnya memang membayar sekitar 150.000 dollar AS atau setara Rp 2,6 miliar untuk penggunaan air tersebut. Namun, perusahaan tidak dikenai denda meski penggunaan airnya melampaui batas yang sudah ditetapkan pemerintah setempat.

Direktur sistem air Fayette County, Vanessa Tigert, mengatakan pemerintah tidak memberikan sanksi karena masalah tersebut juga dipicu kesalahan dari sistem internal mereka sendiri. Menurut Tigert, penggunaan air itu luput dari pengawasan karena Fayette County masih dalam proses mengganti meteran air lama ke sistem smart meter berbasis cloud. Proses transisi teknologi inilah yang membuat pencatatan konsumsi air tidak berjalan optimal.

Selain persoalan meteran, pemerintah daerah juga disebut kekurangan staf untuk memeriksa air secara rutin. Tigert menyebut hanya ada satu staf saja yang tersedia dan ia kewalahan menangani banyak tugas. Keterbatasan sumber daya manusia ini memperparah lemahnya pengawasan terhadap konsumsi air industri di wilayah tersebut.

Pada akhirnya, pemerintah daerah menganggap kelebihan penggunaan air oleh QTS ini sebagai "kesalahan prosedural". Pemda Fayette hanya mengenakan tarif konstruksi yang lebih tinggi secara retroaktif kepada QTS. Keputusan ini menuai perdebatan karena dianggap tidak memberikan efek jera bagi perusahaan besar yang mengonsumsi air dalam jumlah ekstrem.

Kasus ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi banyak daerah dalam mengawasi operasional pusat data. Seiring pertumbuhan kebutuhan komputasi, konsumsi air dan energi oleh fasilitas semacam ini diprediksi terus meningkat. Tanpa sistem pemantauan yang memadai, potensi konflik dengan kebutuhan air masyarakat sipil akan semakin besar di masa depan.

QTS sendiri membantah telah menggunakan air secara tidak semestinya saat diminta memberikan komentar oleh outlet media Ars Technica. Bantahan ini menandai bahwa perusahaan merasa telah memenuhi kewajiban pembayaran meski mekanisme pencatatannya bermasalah. Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan lebih lanjut dari QTS terkait detail teknis kedua sambungan air tersebut.

Insiden di Fayette County menjadi pengingat bahwa pertumbuhan pusat data tidak hanya soal kapasitas komputasi. Aspek keberlanjutan dan hubungan dengan masyarakat sekitar menjadi faktor krusial yang tidak bisa diabaikan. Beberapa perusahaan teknologi global mulai mengadopsi pendekatan berbeda, seperti yang terlihat pada langkah Data Center Ramah Lingkungan yang digagas Google.

Di sisi lain, inovasi pendinginan juga terus dikembangkan untuk menekan konsumsi air. Salah satunya melalui solusi Liquid Cooling Data Center yang digadang mampu lebih efisien dibanding metode konvensional. Teknologi ini menjadi alternatif penting di tengah meningkatnya kebutuhan pusat data AI yang haus daya dan air.

Wacana pembangunan pusat data juga bergulir di dalam negeri, termasuk rencana di kawasan Jatiluhur. Publik menuntut agar aspek Kelayakan Data Center benar-benar diuji, terutama soal dampak lingkungan dan ketersediaan air. Bahkan, ada gagasan ekstrem seperti rencana Data Center Orbit yang dilontarkan Elon Musk untuk menghindari keterbatasan sumber daya di Bumi.

Di Indonesia sendiri, dukungan terhadap pengembangan pusat data terus mengalir dari pelaku industri. Langkah seperti yang dilakukan DTC NETCONNECT menunjukkan bahwa ekosistem lokal mulai bersiap menyambut kebutuhan infrastruktur digital. Namun, pelajaran dari kasus Georgia menegaskan bahwa pengawasan ketat harus menyertai setiap ekspansi.

Kasus QTS di Georgia memperlihatkan celah besar dalam tata kelola konsumsi air industri. Ketergantungan pada meteran manual dan keterbatasan staf membuat pemantauan real-time sulit dilakukan. Modernisasi sistem pencatatan menjadi kunci agar kejadian serupa tidak terulang di wilayah lain.

Bagi masyarakat, transparansi data konsumsi air dan energi oleh perusahaan teknologi adalah hak yang wajar dituntut. Tanpa itu, potensi ketimpangan antara kebutuhan warga dan operasional industri akan terus mencuat. Pemerintah daerah pun dituntut lebih sigap dalam mengawasi setiap sambungan utilitas yang masuk ke fasilitas besar.

Ke depan, kombinasi antara regulasi yang tegas, teknologi pemantauan yang andal, serta inovasi pendinginan hemat air menjadi jalan tengah. Pertumbuhan pusat data seharusnya tidak mengorbankan kepentingan dasar masyarakat sekitar. Kasus ini menjadi cermin bahwa efisiensi sumber daya bukan lagi pilihan, melainkan keharusan bagi industri.